SOLO – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menugaskan Biro Pengembangan Organisasi (BPO) untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan Rektor dan Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) bersama tim-tim terkait, Selasa (27/1/2026). Acara dilaksanakan di Ruang Meeting BPH Lt.6 Gedung Induk Siti Walidah (GISW).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah surat resmi PP Muhammadiyah yang menugaskan UMS dalam pengembangan strategis organisasi persyarikatan. Penugasan tersebut tertuang dalam Surat PP Muhammadiyah Nomor 1920/I.0/A/2025 tentang Penunjukan UMS sebagai Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial Muhammadiyah.
Kemudian Surat Nomor 1798/I.0/A/2025 tentang Permohonan Pembentukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis Keamanan Data dan Informasi Digital, serta Surat Nomor 1797/I.0/A/2025 tentang Permohonan Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Muhammadiyah.
Mengawali kegiatan, Ketua Badan Pembina Harian (BPH) UMS, Drs. Marpuji Ali, M.Si., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan PP Muhammadiyah kepada UMS. Ia menilai perkembangan organisasi Muhammadiyah saat ini sangat pesat, meskipun di sisi lain regulasi kerap berjalan lebih lambat dibanding dinamika persyarikatan.
“Kondisi ini menunjukkan adanya keberhasilan sekaligus tantangan Muhammadiyah ke depan. Saya berharap di bawah kepemimpinan Ketua Biro Pengembangan Organisasi PP Muhammadiyah yang baru, regulasi dan penataan organisasi dapat semakin mengimbangi kebutuhan pengembangan persyarikatan yang terus meluas,” ujar Marpuji.
Ia juga menyoroti posisi Muhammadiyah yang kerap disebut menyerupai organisasi kenegaraan, baik dari skala maupun sistemnya. Beberapa istilah dan konsep yang berkembang di Muhammadiyah, lanjutnya, bahkan turut mewarnai kebijakan dan terminologi di pemerintahan, termasuk konsep kemajuan dalam bidang pendidikan.
Marpuji menegaskan bahwa seluruh perkembangan tersebut merupakan tanggung jawab bersama untuk mendukung kemajuan Indonesia. Ia berharap Muhammadiyah ke depan tetap mampu menyelaraskan diri dengan dinamika nasional, tanpa meninggalkan jati diri sebagai gerakan amar ma’ruf nahi munkar yang dijalankan secara bijaksana.
Ketua BPO PP Muhammadiyah, Dr. Punang Amaripuja, S.E., S.T., M.I.T., dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas penerimaan jajaran pimpinan UMS. Ia menekankan bahwa tugas BPO sangat besar sehingga membutuhkan kolaborasi erat dengan berbagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), termasuk perguruan tinggi.
“Rapat koordinasi ini menjadi ruang untuk membangun kerja sama konkret antara Biro Pengembangan Organisasi dan UMS. Agenda pembahasan meliputi pemaparan gambaran umum tugas BPO, pendalaman peran UMS sebagai Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial Muhammadiyah, serta pembahasan sejumlah draf regulasi yang kami minta untuk disusun bersama UMS,” jelas Punang.
Regulasi tersebut mencakup tata kerja organisasi, keamanan Data dan Informasi Digital Muhammadiyah (DIDM), hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Saat ini, BPO menjalankan lima bidang kerja, antara lain regulasi dan arbitrase, manajemen mutu dan peningkatan kinerja, sistem informasi persyarikatan, infrastruktur informasi geospasial, serta pelatihan dan sumber daya organisasi.
Ia menambahkan, BPO juga membangun ekosistem kerja sama dengan berbagai entitas di PP Muhammadiyah, seperti Pusdiklatmu, LSPMu, Muhammadiyah Scholarship Agency, serta Majelis Pustaka dan Informasi dalam pengembangan Sistem Informasi Muhammadiyah (Sismu).
Melalui sistem informasi terintegrasi dan penguatan sertifikasi sumber daya manusia, BPO berharap koordinasi antarunit di Muhammadiyah dapat semakin solid. Keterlibatan UMS dalam agenda strategis ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola persyarikatan secara profesional, terstandar, dan berkelanjutan.
