SEMARANG – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai, Jawa Tengah merupakan provinsi paling siap menjalankan skema pemerintah pusat dalam mewujudkan program tiga juta rumah.
“Jawa Tengah di antara yang cukup siap karena database tanahnya paling bagus,” kata Fahri saat bertemu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, Semarang, Senin (18/5/2026).
Fahri menyatakan, perlunya data masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah. Sehingga program tiga juta rumah bisa tereksekusi dengan baik.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin siap mendukung skema pemerintah pusat untuk mengentaskan angka backlog diwilayahnya.
Menurut dia, backlog perumahan masih menjadi tantangan besar di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data akhir Triwulan I Tahun 2026, sisa backlog perumahan tercatat sebesar 1.051.656 unit.
“Kondisi ini memerlukan intervensi yang masif, terintegrasi dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat,” ujarnya.
Dia mengatakan, Pemprov Jateng terus melakukan intervensi melalui dukungan APBD provinsi berupa bantuan keuangan pemerintah desa dan bantuan sosial. Pada Tahun 2025, penanganan rumah mencapai 17.510 unit. Sedangkan Tahun 2026 ditargetkan sebanyak 5.000 unit.
Sedangkan realisasi KPR FLPP Tahun 2025 di Jawa Tengah mencapai 24.470 unit senilai Rp2,9 triliun dan menempatkan Jawa Tengah pada peringkat kedua nasional. Pada periode Januari – April 2026, realisasi KPR FLPP di Jawa Tengah mencapai 4.613 unit senilai Rp550,3 miliar dan berada pada peringkat ketiga nasional.
Pemprov, lanjutnya, juga telah melaksanakan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan BPHTB sebesar 100 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Realisasi kebijakan PBG Rp0 di Jawa Tengah mencapai 14.123 unit. Sementara realisasi pembebasan BPHTB di Jawa Tengah mencapai 1.320 unit.
“Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” ujar Taj Yasin.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mendukung penuh program nasional tiga juta rumah serta program daerah ‘1 KK 1 Rumah Layak Huni’. Pelaksanaan program dilakukan melalui gerakan ‘Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan’ berbasis kolaborasi dan gotong royong.
Selain itu, Pemprov Jateng juga melakukan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH). Bantuan pembangunan rumah baru untuk penanganan backlog, relokasi dan bencana, serta pengembangan program rumah apung sebagai solusi kawasan pesisir dan wilayah terdampak rob.
