SOLO – Pemkot Surakarta (Solo) tengah mematangkan konsep pengembangan layanan daycare melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah aspek yang dipertimbangkan antara lain pengasuhan, pendidikan anak usia dini, serta kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani mengemukakan, saat ini telah dilaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan OPD-OPD terkait guna membahas progres dan arah kebijakan pengembangan daycare. Pembahasan masih berada pada tahap pematangan konsep, khususnya terkait penentuan fokus utama layanan, apakah akan lebih diarahkan pada sisi pengasuhan anak atau pendidikan anak usia dini.
Apabila fokus diarahkan pada aspek pengasuhan, maka leading sector berada di bawah DP3P2KP. Sementara itu, apabila diarahkan pada pendidikan anak usia dini, khususnya untuk anak usia di bawah tiga tahun, maka leading sector berada di dinas yang membidangi pendidikan.
Penentuan arah masih disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi landscape di Kota Solo. Kebijakan pengembangan daycare harus disusun secara matang dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami tidak ingin kebijakan ini diterapkan secara terburu-buru. Pemerintah perlu melihat kebutuhan masyarakat, kondisi wilayah, serta kesiapan lingkungan kerja sebelum layanan daycare diterapkan,” kata Astrid Widayani, Senin (12/1/2026).
Selain itu, Pemkot Solo juga akan mempertimbangkan penerapan layanan daycare di pusat-pusat kegiatan, termasuk lingkungan kerja. Pemerintah akan terlebih dahulu berdiskusi dengan berbagai pihak dan asosiasi terkait untuk mendapatkan formulasi kebijakan yang tepat.
Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) disebut sebagai salah satu pihak yang selama ini telah menggagas pentingnya penyediaan daycare di lingkungan kerja. Namun demikian, asosiasi lain yang berkaitan dengan dunia industri dan ketenagakerjaan, seperti ABINYU, tetap akan diajak berdiskusi sebelum kebijakan diterapkan.
Ditegaskannya, penerapan layanan daycare akan dilakukan secara bertahap dan tidak serta-merta diterapkan di seluruh perusahaan. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan unsur wilayah, tingkat kebutuhan, jumlah karyawan, serta kondisi masing-masing lingkungan kerja.
