SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merampungkan rancangan insersi kurikulum perkoperasian pada jenjang SD, SMP, dan SMA di wilayahnya. Implementasi kurikulum tersebut ditargetkan sudah dapat dilakukan mulai tahun ajaran 2026/2027 ini.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, inisiasi memasukkan kurikulum perkoperasian ke sekolah dasar dan menengah sangat bagus untuk memberikan pemahaman sacara mendalam terkait koperasi.
Langkah tersebut juga linier untuk mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tujuannya agar pemahaman masyarakat tentang koperasi dan ekonomi kerakyatan semakin kuat.
“Sekarang provinsi sudah menyiapkan kurikulum dan saya ingin segera dilaksanakan mulai pendidikan dasar,” kata Luthfi saat menerima laporan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Eddy Sulistiyo Bramianto, Rabu (20/5/2026).
Eddy Sulistiyo Bramianto menyampaikan, rancangan tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dijadwalkan pekan ini akan ada pertemuan dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen untuk menindaklanjuti terkait implementasi kurikulum tersebut.
“Kita targetkan tahun ajaran baru besok sudah bisa masuk. Tadi Pak Gubernur juga sudah siap meluncurkan pada awal Juni. Besok saya bertemu Kepala Badan Kabijakan Kemendikdasmen, sehingga kami bekerja secara berkelanjutan,” kata Bramianto.
Bramianto menjelang secara umum insersi kurikulum perkoperasian pada jenjang sekolah dasar dan menengah tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang koperasi kepada anak didik.
Pola penyampaian materi juga akan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Dimulai pada jenjang sekolah dasar dengan materi pengenalan koperasi, kemudian sekolah menengah pertama untuk pemahaman struktur organisasi beserta tugas dan fungsui. Berikutnya pada jenjang sekolah menengah atas dengan pengenalan dan pemahaman kewirausahaan koperasi.
“Jadi kurikulum ini agar anak-anak kita bisa mengenal sistem ekonomi kerakyatan, bergotong-royong, bekerja sama dan ending-nya kesejahteraan bersama,” jelasnya.
Terkait pemantapan insersi kurikulum tersebut juga sudah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) finalisasi insersi kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang, Selasa (5/5/2026) lalu. Peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur, di antaranya 12 orang dari Kanwil Kemenag Jateng (tim MI, MTs, dan MA), lima orang dari Dinas Pendidikan Jateng (tim SMA, SMK, dan SLB), serta delapan orang dari Dinas Pendidikan Kota Semarang (tim SD dan SMP).
Selain itu, dilibatkan pula tim ahli dari Dinas Koperasi dan UKM Jateng serta para praktisi dari gerakan koperasi. Hal ini untuk memberikan masukan agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Rancangan ini sudah kami awali Oktober 2025, jadi sudah enam bulan kami bekerja. Tanggal 5 – 7 Mei kemarin mengumpulkan perwakilan guru untuk membahas materi yang kami siapkan. Responsnya luar biasa,” katanya.
