Sekda Jateng Ingatkan Tata Kelola Koperasi Merah Putih agar Tak Nasib Seperti KUD

TEGAL – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno meminta kepada Sekda di kabupaten/kota di wilayahnya agar memperhatikan tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di daerah masing-masing.

“KDKMP harus jadi perhatian. Jangan sampai mengulang pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) dulu yang rontok karena problem manajemen,” kata Sumarno saat acara Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Jawa Tengah di Hotel Bahari Inn, Kota Tegal, Kamis, 29 Januari 2026 malam.

Ia menilai, KDKMP memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dari desa, namun harus dikelola secara profesional dan berpihak pada anggota.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) per Oktober 2025, di Jawa Tengah tercatat sudah ada 8.523 unit Koperasi Merah Putih yang telah berbadan hukum. Dari jumlah itu, 3.891 unit sudah beroperasi. Koperasi tersebut jumlah anggotanya mencapai 136.112 orang.

Menurut Sumarno, kegiatan rapat koordinasi ini menjadi ruang strategis untuk silaturahmi sekaligus menyamakan persepsi antarsekda yang memiliki tanggung jawab serupa.

“Kegiatan ini yang utama adalah silaturahmi. Kita kumpul karena tanggung jawab kita yang sama,” ucapnya.

Menurut dia, penguatan koordinasi antarsekretaris daerah kabupaten/kota dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah sangat penting. Apalagi, adanya penyesuaian dana transfer pusat ke daerah juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Sumarno juga meminta kepada para Sekda kabupaten/kota agar membangun hubungan yang baik dengan kepala daerah masing-masing. Ia menilai komunikasi dan kesamaan frekuensi menjadi kunci menjaga stabilitas pemerintahan.

Sementara itu, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menegaskan pentingnya kesamaan frekuensi antara kepala daerah dan sekretaris daerah. Menurutnya, keterbukaan komunikasi akan mencegah sekat-sekat dalam birokrasi.

“Yang penting kepala daerah dan sekda satu frekuensi. Kalau tidak pas, saling mengingatkan supaya kebijakan berjalan baik,” kata Dedy.