CILACAP – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Senin 26 Oktober 2026.
Kunjungan menjadi kesempatan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan nelayan, pengembangan energi hijau, hingga penghayat kepercayaan.
Kunjungan diawali dengan dialog bersama nelayan di TPI Tegalkatilayu. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah nelayan menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, di antaranya pendangkalan jalur pelayaran, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), hingga distribusi dan kuota BBM bagi kapal yang beroperasi di Cilacap.
Sumarno mengatakan, Wapres lebih banyak mendengarkan keluhan dan masukan masyarakat. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah banyaknya kapal dari luar daerah yang masuk ke Cilacap sehingga kebutuhan BBM turut meningkat.
Selain itu, nelayan mengeluhkan pendangkalan yang mengganggu aktivitas pelayaran. Persoalan tersebut diusulkan untuk ditangani melalui pengerukan dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai kewenangannya.
Usai berdialog dengan nelayan, Wapres bersama rombongan meninjau Kilang Pertamina Cilacap. Di lokasi tersebut, Wapres melihat pengembangan sustainable aviation fuel (SAF), yakni bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang dapat diproduksi dari minyak jelantah.
“Ini potensi yang luar biasa. Kita dari Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga sudah mengumpulkan minyak jelantah dari teman-teman Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pengumpulan ini harus lebih masif lagi karena lokasi produksinya ada di Cilacap,” ujarnya.
Ia mengatakan, Pemprov Jateng akan mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pengumpulan minyak jelantah dapat diperluas hingga tingkat desa, termasuk melalui kelompok masyarakat dan PKK.
“Ini menjadi potensi bagi masyarakat Jawa Tengah. Kita bicara masalah energi hijau dan kemandirian energi,” imbuhnya.
Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat penghayat kepercayaan di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi. Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan disampaikan, termasuk permasalahan tanah yayasan.
Sumarno menyatakan, persoalan tersebut telah dicatat untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pemprov Jateng juga siap membantu apabila diperlukan.
“Tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Bupati, mungkin bisa ditindaklanjuti dulu di kabupaten. Kalau memang diperlukan, kami dari Pemprov Jawa Tengah akan membantu,” jelasnya.
Sumarno menegaskan, Pemprov Jateng siap menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi kewenangannya, sekaligus menjembatani koordinasi dengan pemerintah pusat untuk persoalan di luar kewenangan provinsi.
“Intinya Mas Wapres menyampaikan bahwa kita harus banyak berkolaborasi. Kalau itu menjadi kewenangan Pemprov, kita juga akan bergerak. Kalau bukan kewenangan kita, tentu saja kita membantu koordinasi, mendorong, dan mendukung agar itu bisa terealisasi,” pungkasnya.
