TEMANGGUNG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginginkan adanya pemerataan pendidikan untuk warganya yang tinggal di wilayah lereng Gunung Merbabu-Merapi dan Sindoro-Sumbing.
Hal itu disampaikan saat merespons aduan dari Bupati Magelang, Bupati Temanggung, dan Bupati Purworejo saat acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu, 3 Juni 2026.
Karenanya, Luthfi meminta kepada Dinas Pendidikan Jateng agar melakukan survei di wilayah itu. Tepatnya di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Purworejo. Tujuannya untuk mengetahui persentase anak putus sekolah dan akses layanan pendidikan di wilayah tersebut.
“Tolong Dinas Pendidikan adakan survei di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, Lereng Merbabu dan Sumbing. Anak yang putus sekolah karena jaraknya jauh itu berapa, laporkan saya. Terus uang tidak bisa sekolah karena miskin ekstrem itu berapa,” kata pinta Luthfi.
Pemprov Jateng memberikan perhatian serius terhadap layanan pendidikan. Sebab, salah satu parameter kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Pada 2025 lalu, Pemprov Jateng mengalokasikan biaya pendidikan gratis bagi 5.000 anak keluarga miskin di sekolah-sekolah swasta melalui program kemitraan.
“Bagi yang putus sekolah kita biayai untuk sekolah, baik pakaian, buku, seragam, dan sebagainya,” imbuhnya.
Selain untuk mengetahui data detail anak putus sekolah, survei juga untuk mengetahui keberadaan fasilitas pendidikan seperti SMAN atau SMKN di wilayah tersebut. Bila memang diperlukan untuk dibangun sekolah negeri dan lahannya ada, maka akan langsung dimasukkan ke anggaran untuk pembangunan.
“Contoh di Temanggung ada 7 daerah blank spot, itu coba direduksi. Kalau ada tanah langsung bangun,” tandas Luthfi.
Belum lama ini Ahmad Luthfi juga telah meresmikan SMA Negeri 1 Kemalang di Kabupaten Klaten, yang sebelumnya merupakan daerah blankspot. Sekolah tersebut berada di Lereng Gunung Merapi.
Sebelumnya, Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta agar ada penambahan SMA di daerah Lereng Sumbing yakni Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran. Penambahan tersebut dikarenakan daerah tersebut belum ada SMA/SMK Negeri.
Bupati Temanggung Agus Setyawan juga menyampaikan bahwa ada 7 daerah yang masuk dalam blank spot. Ia meminta agar Pemprov Jateng bisa mendorong agar segera ada SMA di daerah-daerah tersebut. Begitu juga tentang kesiapan Sekolah Rakyat yang saat ini baru memiliki lahan sekitar 5 hektare.
“Untuk lahan Sekolah Rakyat sedang kami upayakan memindahkan warga, karena status tanahnya sekarang dipinjam untuk 24 KK. Kami juga minta hibah tanah 2,5 hektare mukim provinsi yang ada di sebelahnya,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Bupati Purworejo Yuli Hastuti yang meminta agar ada SMK Negeri di wilayah Kecamatan Bruno. Sebab, daerah tersebut salah satu yang padat penduduk dan banyak kemiskinan ekstrem.
“Sudah siap lahan desa 4 hektare, sudah komunikasi juga dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami minta dukungan Gubernur agar segera terealisasi,” katanya.
