SALATIGA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 123 perguruan tinggi diwilayahnya guna mengentaskan kemiskinan. Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri rapat koordinasi nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Kamis (15/10/2026).
Gubernur menyatakan telah mengajak perguruan tinggi terlibat langsung dalam pengentasan kemiskinan melalui penelitian, pendataan, dan pendampingan masyarakat hingga tingkat desa.
Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 turun menjadi 9,21 persen dari 9,48 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang 81.250 orang, dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan kemiskinan, salah satunya melalui pelibatan perguruan tinggi. Dari 123 perguruan tinggi yang menjalin kerja sama, terdiri atas 49 perguruan tinggi pada 2025 dan 74 perguruan tinggi pada 2026.
Kolaborasi tersebut mencakup KKN tematik, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air.
Luthfi menilai, keterlibatan kampus penting untuk memperkuat ketepatan sasaran program. Sebab, penanganan kemiskinan tidak cukup melalui bantuan sosial atau perbaikan rumah, tetapi juga harus menyentuh persoalan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah terus menggeser pendekatan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.
“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” kata Muhaimin seusai kegiatan.
Menurutnya, strategi pemberdayaan difokuskan pada pendidikan, akses permodalan dan tanah, serta penguatan ekosistem ekonomi. Secara nasional, terdapat lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan.
Dalam Rakornas tersebut juga dilakukan deklarasi komitmen perguruan tinggi dalam program beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa Tahun 2027, yang melibatkan UKSW, Udinus, Unissula, dan Universitas Nusa Cendana.
Dalam laporan pelaksanaan Rakornas disebutkan, para rektor merencanakan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat atau putra-putri desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi untuk menjawab persoalan masyarakat secara terukur dan berbasis data.
“Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
