SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi siap memberikan dukungan penuh dalam pengembangan kapasitas pekerja migran di wilayahnya. Harapannya, para pekerja migran dari provinsi ini bisa bekerja sebagai tenaga profesional.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menerima audiensi Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla di Semarang pada Kamis, 5 Maret 2026.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada KP2MI beserta jajarannya yang telah datang ke Jawa Tengah untuk asistensi di wilayahya. Sebab, Jawa Tengah merupakan salah satu kantong pekerja migran Indonesia (PMI).
Pada 2021 tercatat ada 17.440 orang, kemudian meningkat pada 2022 menjadi 47.493 orang, tahun 2023 sebanyak 64.566 orang, pada 2024 ada sebanyak 66.610 orang, sedangkan pada 2025 menjadi 62.276 orang. Mereka ditempatkan di berbagai negara.
Daerah-daerah asal penyumbang PMI di Jawa Tengah antara lain Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, Kebumen dan lainnya.
“Jangan sampai mereka jadi perasan karena tidak sesuai dengan aturan atau hukum,” katanya.
Maka dari itu, langkah yang dilakukan oleh KP2MI untuk meningkatkan kapasitas dan ekosistem pekerja migran yang baik sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apalagi di Jawa Tengah banyak Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, SMK, dan politeknik yang siap menyiapkan para PMI agar lebih kompeten.
“Minimal ekosistem pemberangkatan PMI sesuai dengan proporsinya dan sesuai negara yang dituju. Contohnya tentang bahasa, budaya, dan keprofesionalannya. Jadi kita siapkan mereka agar benar-benar siap pakai sesuai tujuan dan aman,” paparnya.
Ketika ekosistem sudah terbentuk dengan baik, lanjut Luthfi, maka PMI akan terlindungi, karena banyak permasalahan tentang PMI berawal dari keberangkatan yang tidak sesuai prosedur.
Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan pertemuan dengan Ahmad Luthfi adalah langkah awal untuk mendata sarana dan prasarana di kantong-kantong PMI. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengoptimalan PMI sektor profesional.
“Arahan Presiden untuk mengoptimalkan kurang lebih sekitar 500.000 calon pekerja Indonesia yang akan kita tempatkan di berbagai sektor ataupun untuk menjadi pekerja-pekerja migran Indonesia di sektor yang profesional,” katanya.
Ia mengapresiasi Provinsi Jawa Tengah yang sudah sejak awal serius menciptakan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Baik untuk pekerja dalam negeri maupun pekerja migran. Perlindhungan PMI harus dilihat sebagai satu ekosistem yang utuh. Mulai dari penyiapan kompetensi, vokasi, bahasa, lalu dokumen sampai penempatan.
“Melihat sarana di Jawa Tengah ini sebenarnya sangat siap untuk menerima arahan dari bapak presiden tersebut,” katanya.
Salah satunya adalah terkait daya tampung untuk calon-calon pekerja. Jika di total seluruh sekolah vokasi, BLK, SMK, dan politeknik di Jawa Tengah kurang lebih sekitar 1.200.000.
“Ini menjadi kabar gembira bagi kami, dan mudah-mudahan secepatnya kita akan bentuk semacam tim percepatan untuk menyusun agenda-agenda strategisnya,” jelasnya.
