SOLO – Kebutuhan hunian warga di Jawa Tengah hingga kini masih tinggi. Hal itu juga berdampak pada tingginya kredit pembiayaan perumahan di wilayah tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di bidang perumahan atau kredit program perumahan (KPP) periode 1 Januari-1 April 2026, Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat pertama dengan nilai sekitar Rp2,3 triliun.
Penyaluran terbesar ada di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar. Atas capaian tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait melayangkan pujian kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Ahmad Luthfi.
“Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit Perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1,” ujar Maruarar saat bertemu Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis, 2 April 2026.
Selain kredit perumahan, Provinsi Jawa Tengah juga mencatat capaian bagus dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program rumah bersubsidi. Data di Kementerian PKP menyebutkan Jawa Tengah berada pada nomor dua nasional untuk program tersebut. Tahun 2025 tercatat pembiayaan FLPP di Jawa Tengah mencapai 24.470 unit.
“Kalau boleh, tahun ini (2026) jadi 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, katanya Jateng juga tertinggi untuk pendataan lahan yang dapat dijadikan permukiman,” jelas menteri yang akrab disapa Ara ini.
Selain dua hal itu, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut juga membahas rencana akselerasi program perumahan dan permukiman pada 2026 lain. Di antaranya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, dan pemberdayaan UMKM genteng.
“Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara, ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju,” paparnya.
Adapun dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi juga didampingi oleh Bupati Jepara, Bupati Batang, Bupati Brebes, Bupati Temanggung, Bupati Banyumas, Bupati Grobogan, dan Wakil Bupati Boyolali.
Ahmad Luthfi menjelaskan penanganan backlog perumahan tahun 2025 di Jawa Tengah sebesar 274.514 unit. Sisa backlog perumahan sekitar 1.058.454 unit atau turun kurang lebih 20%. Penanganan baik bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, partisipasisi masyarakat, dan lainnya.
“Hari ini kami usulkan terkait BSPS 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga ada kami usulkan,” kata Luthfi.
