SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan akselerasi signifikan dalam penanganan backlog perumahan. Sejak 2025 hingga awal triwulan I tahun 2026 telah membangun 281.312 rumah warga miskin di wilayahnya.
Pada 2025, realisasi pembangunan rumah mencapai 274.514 unit yang bersumber dari berbagai skema pendanaan. Pembangunan rumah itu menggunakan anggaran APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah APBD kabupaten/kota, CSR perusahaan, dan Baznas, serta sumber lainnya.
Memasuki triwulan I 2026, pembangunan kembali bertambah 6.798 unit, sehingga total capaian mencapai 281.312 unit.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, capaian tersebut menjadi bagian penting dalam menekan angka backlog perumahan di Jawa Tengah.
“Pada akhir 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya kolaboratif, sepanjang 2025 berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ujarnya, Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan penurunan backlog tersebut dapat dituntaskan dalam empat tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan pemangku kepentingan seperti CSR, Baznas, pelaku usaha, dan masyarakat.
Penanganan backlog sendiri mencakup dua aspek, yakni kepemilikan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian serta peningkatan kelayakan rumah melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Program ini tidak hanya membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah yang tidak layak agar memenuhi standar hunian yang aman dan sehat,” jelas Boedy.
Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data terpadu seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian diverifikasi melalui pengecekan lapangan, termasuk status lahan dan kondisi fisik bangunan.
Program ini juga menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, program RTLH adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat hidup di hunian yang layak, aman, dan sehat.
“Kami akan terus memperkuat kolaborasi agar semakin banyak warga terbantu dan backlog perumahan di Jawa Tengah bisa ditekan secara bertahap,” ungkap Ahmad Luthfi.
Menurutnya, penyediaan rumah bagi warga miskin bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menghadirkan keadilan sosial.
“Kami ingin setiap keluarga di Jawa Tengah memiliki tempat tinggal yang layak sebagai fondasi untuk hidup lebih sejahtera dan produktif,” ungkap Gubernur.
Manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya Subali, warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, yang kini dapat menempati rumah layak setelah sebelumnya tinggal menumpang.
“Saya senang sekali dapat bantuan rumah. Dulu tidak pernah kepikiran bisa punya rumah sendiri,” ujarnya.
Sebagai penjual bakso bakar keliling, penghasilan Subali tidak menentu. Namun kini, ia bersama istri dan anaknya bisa menikmati hunian yang lebih nyaman dan layak.
“Sekarang lebih nyaman punya rumah sendiri. Anak juga lebih semangat belajar,” katanya.
Sumar, warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri, juga merasakan manfaat program renovasi RTLH. Rumahnya yang sebelumnya berdinding kayu kini telah diperbaiki menjadi tembok bata berlapis semen.
“Senang sekali mendapat bantuan RTLH. Saya merasa pemerintah benar-benar memperhatikan warganya,” ujarnya.
Sebagai petani sekaligus pekerja serabutan, Sumar mengaku kesulitan memperbaiki rumah karena keterbatasan ekonomi. Penghasilannya yang tidak menentu membuat rencana renovasi kerap tertunda.
“Kadang buruh tani, kadang ikut tukang batu. Ingin memperbaiki rumah tapi belum punya biaya. Alhamdulillah sekarang bisa direnovasi,” katanya.
Ia menambahkan, bantuan tersebut membuatnya lebih tenang dan termotivasi dalam bekerja. Kini, ia bersama istrinya dapat menempati rumah yang lebih layak dan kokoh.
“Rasanya lega, sekarang rumah lebih kuat dan atapnya sudah bagus,” tandasnya.
Bagi Subali, Sumar, dan ratusan ribu warga penerima manfaat program RTLH Jateng, rumah tersebut bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kehadiran negara yang nyata bagi masyarakat kecil.
