SEMARANG — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah mempertemukan 111 produsen dan 99 offtaker (pembeli) bahan pokok penting (bapokting). Langkah ini diambil untuk menjaga inflasi dan memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Mereka dipertemukan dalam acara Rapat Koordinasi TPID dan Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah (KAD) Intra Provinsi Jawa Tengah di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang Rabu, 10 Juni 2026.
Acara itu juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M Nur Nugroho, serta bupati/wali kota se-Jateng.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, acara itu menjadi langkah penting untuk pengendalian inflasi di wilayahnya. Ia menilai, kondisi inflasi di wilayahnya relatifnya bagus sehingga perlu dipertahankan.
“Harapannya terjadi kerja sama di antara para bupati/walikota, produsen, dan offtaker yang ada, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok penting bagi masyarakat terkendali, outputnya adalah inflasi di Jawa Tengah bisa terjaga,” katanya.
Luthfi menyampaikan, Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Maka dari itu, setiap produksi pangan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah lebih dulu sebelum memenuhi kebutuhan provinsi lain. Salah satu caranya adalah mengefektifkan distribusi pangan antardaerah melalui aglomerasi maupun kerja sama antardaerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M Nur Nugroho menyampaikan, acara ini merupakan upaya bersama untuk memperkuat ketahanan dan stabilitas harga pangan sebagaimana dicanangkan dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
“Yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari efisiensi distribusi itu. Kita coba pertemukan para produsen bahan pangan pokok dengan offtaker,” katanya.
Melalui pertemuan bisnis tersebut, harapannya offtaker bisa mengumpulkan bahan-bahan pangan yang diproduksi oleh para produsen untuk dipasarkan di wilayah Jawa Tengah. Tujuannya tentu saja agar harga-harga pangan bisa lebih terkendali.
Dari temu bisnis tersebut, komoditas paling diminati meliputi beras sebanyak 30 peminat, minyak goreng 24 peminat, cabai 25 peminat, bawang merah 13 peminat, jagung 4 peminat, dan telur 3 peminat.
Dari sisi sisi produsen, pasokan terbesar berasal dari komoditas cabai yang dihadiri oleh 33 produsen, beras 28 produsen, jagung 25 produsen, bawang merah 20 produsen, telur ayam 4 produsen, dan minyak goreng 2 produsen.
“Mudah-mudahan dari pertemuan antara produsen dan offtaker ini dicapai transaksi ataupun komitmen untuk melakukan kerjasama perdagangan. Untuk mendukung itu kami juga buatkan database-nya supaya koordinasi dengan TPID bisa lebih optimal,” jelasnya.
Sementara secara kewilayahan, beberapa daerah juga menunjukkan potensi transaksi yang cukup tinggi dari sisi offtaker. Kabupaten Klaten dan Kota Semarang tercatat memiliki potensi kebutuhan kerja sama terbesar dengan total 11 potensi kerja sama. Banjarnegara, Banyumas, Kendal, dan Wonosobo masing-masing 7 potensi kerja sama. Dari sisi produsen, Kabupaten Demak dan Grobogan masing-masing memiliki 9 potensi kerja sama, serta Kabupaten Batang dan Brebes masing-masing 7 potensi kerja sama.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Kalingga Makmur Sejahtera Kabupaten Jepara dengan Gapoktan Karya Manunggal Kabupaten Rembang untuk komoditas beras. Kemudian kerja sama antardaerah di wilayah Banyumas Raya untuk komoditas cabai, beras, jagung, bawang merah, dan minyak goreng.
