Bukan Cuma Bansos, Strategi Pemberdayaan Antarkan Jateng Raih Mandaya Award 2026

JAKARTA – Penurunan kemiskinan tak cukup ditempuh dengan membagikan bantuan sosial. Masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraan. Pendekatan inilah yang mengantarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih Mandaya Award 2026 untuk kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan.

Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu diterima langsung Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam acara puncak penganugerahan Mandaya Award di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

Ahmad Luthfi menyebut penghargaan tersebut sebagai pengakuan nasional atas upaya Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.

“Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan Mandaya Award, salah satu provinsi yang mempunyai kepedulian terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah pengakuan secara nasional yang diberikan Menko kepada Jawa Tengah dan kabupaten/kota,” kata Luthfi usai acara.

Penghargaan itu datang di tengah upaya Jawa Tengah menekan angka kemiskinan yang per Maret 2026 tercatat sebesar 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta orang. Angka tersebut turun dari 9,39 persen pada September 2025.

Meski menunjukkan tren penurunan, dibutuhkan penanganan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan program pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.

Menurut Luthfi, penanganan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, kementerian dan lembaga, Baznas, serta sektor swasta diperlukan agar program menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu upaya yang dikembangkan adalah program Kecamatan Berdaya. Program tersebut saat ini telah menjangkau 145 titik untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, sekaligus menjembatani rentang kendali pelayanan dari tingkat provinsi hingga desa.

Pemprov Jateng juga melibatkan 177 perguruan tinggi melalui program kuliah kerja nyata (KKN) tematik. Para akademisi diterjunkan untuk membantu mengidentifikasi persoalan di masyarakat dan mendukung upaya pengurangan kemiskinan.

“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita gandeng collaborative government dengan berbagai pihak, termasuk 177 kampus dengan KKN tematik. Akademisi kita terjunkan untuk membantu mereduksi kemiskinan,” ujar Luthfi.

Kolaborasi juga diperlukan agar program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan warga. Selain bantuan bagi kelompok rentan, masyarakat yang masih produktif perlu memperoleh pelatihan, akses permodalan, serta pendampingan untuk mengembangkan usaha atau terhubung dengan dunia kerja.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Penurunan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, Syamsudin Isnaini, menjelaskan, pemerintah provinsi mengembangkan tiga strategi utama untuk menekan angka kemiskinan.

Pertama, memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan rentan. Kedua, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui program satu organisasi perangkat daerah (OPD) satu desa dampingan, yang telah berjalan lebih dari lima tahun.

Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan instansi vertikal.

Menurut Syamsudin, pendekatan tersebut menggabungkan pelatihan, bantuan modal, dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), serta pemanfaatan program Baznas. Sasarannya tidak hanya kelompok rentan, tetapi juga warga produktif, termasuk generasi muda yang membutuhkan keterampilan dan akses ke lapangan kerja.

“Istilah Jawanya adalah keroyokan. Jadi ada pelatihan, ada pemberian modal, baik dari pemerintah, CSR, termasuk dari Baznas. Sasarannya juga masyarakat yang produktif, termasuk pemuda yang butuh pembekalan atau untuk menggandengkan dengan perusahaan atau usaha lain agar berdaya,” jelasnya.

Selain tingkat provinsi, sejumlah pemerintah kabupaten di Jawa Tengah juga memperoleh penghargaan dalam ajang yang sama. Kabupaten Kebumen, Pemalang, dan Wonosobo meraih penghargaan kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan. Sementara Kabupaten Pekalongan mendapat penghargaan kategori Pemerintah Kabupaten Berkomitmen Tinggi dalam Penurunan Kemiskinan.

Luthfi menilai, capaian tersebut menunjukkan pentingnya kerja bersama dalam pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Tidak kalah pentingnya, ada beberapa kabupaten yang mendapatkan penghargaan. Artinya, ini bukti bahwa output kegiatan pembangunan adalah bagaimana masyarakat bisa berdaya dan sejahtera,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan, Mandaya Award menjadi simbol transformasi pendekatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah, menurut dia, perlu memperluas fokus dari bantuan sosial menuju pemberdayaan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Upaya tersebut juga mencakup akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu, salah satunya melalui program Sekolah Rakyat.

“Di balik turunnya angka kemiskinan di Indonesia dalam dua tahun terakhir ini ada peran orang-orang, akademisi, serta komitmen pemerintah daerah dan swasta untuk terjun bersama. Kita ingin mendorong transformasi dengan memberdayakan masyarakat untuk menjadi negara kuat dan mandiri,” kata menteri yang biasa disapa Cak Imin itu.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjaga penurunan kemiskinan sekaligus memastikan program bantuan dan pemberdayaan benar-benar berdampak pada kehidupan warga.

Sebagaimana yang disampaikan Gubernur Luthfi, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya diukur dari turunnya angka statistik semata, tetapi juga dari semakin terbukanya kesempatan masyarakat untuk hidup lebih mandiri dan sejahtera.