BREBES – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengapresiasi program perumahan di Jawa Tengah yang dinilai mengalami lompatan signifikan pada Tahun 2026. Perbandingan dari ahun sebelumnya hanya sebanyak 7.532 unit rumah subsidi, kini jumlahnya ditargetkan minimal mencapai 30 ribu unit.
“Kenaikannya sekitar 23 ribu unit. Ini membuktikan program tiga juta rumah arahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan lompatan yang luar biasa,” kata Maruarar saat kunjungan di Brebes, kemarin.
Menurutnya, Jawa Tengah saat ini menjadi provinsi dengan serapan KPP atau KUR perumahan terbesar di Indonesia. Ia juga mengapresiasi kinerja Bank Jateng yang disebut sebagai salah satu bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar secara nasional.
“Saya dengar juga KUR Perumahan itu termasuk yang paling tinggi di Jawa Tengah. Terima kasih, Pak Gubernur,” ujar Maruarar sembari memberikan acungan jempol ke Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Ia bahkan sempat menyinggung komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terus meminta tambahan kuota program perumahan kepada pemerintah pusat. “Ini sudah bagus Pak Gub. Sudah ada segini, minta nambah segini. Nanti kita kasih tambahan,” ungkap Menteri.
Tak hanya program rumah subsidi, capaian program bedah rumah di Kabupaten Brebes juga mengalami lonjakan tajam. Jika pada 2025 program tersebut hanya menyasar 20 unit rumah, maka pada Tahun 2026 ini meningkat menjadi 600 unit atau naik 30 kali lipat.
“Dulu Tahun 2025 bedah rumah di Brebes berapa? 20. Tahun ini 600. Jadi naiknya 30 kali lipat,” tegas Maruarar.
Peningkatan kuota rumah subsidi dan bedah rumah itu disebut menjadi bagian dari percepatan program nasional penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus memperkuat sektor ekonomi daerah melalui pembiayaan perumahan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah. Menurutnya, program bedah rumah menjadi langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia menegaskan, penanganan RTLH harus terus diperkuat agar masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian layak dan tidak kembali terjebak dalam lingkar kemiskinan.
“Pembangunan perumahan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Harus bareng-bareng,” ujar Luthfi.
Pemprov Jateng, lanjut dia, terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah.
