Dinilai Merakyat dan Humanis, Gaya Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi Tuai Pujian Akademisi Ilmu Sosial

SEMARANG – Sejumlah akademisi ilmu sosial dan politik berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyoroti kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Meraka menilai gaya kepemimpinannya yang dinilai merakyat, humanis, serta terbuka terhadap kolaborasi dengan kalangan akademisi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Penilaian disampaikan seusai acara Welcoming Dinner Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jumat 23 Oktober 2026.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Finnah Fourqoniah menilai, Gubernur Luthfi mampu menjelaskan berbagai persoalan Jawa Tengah sekaligus langkah yang ditempuh untuk mengatasinya.

“Saya tadi mendengarkan sambutan Pak Gubernur. Amazing. Senang banget. Ia memahami konteks permasalahan dan mencoba membuat kegiatan-kegiatan atau program yang memang mengentaskan masalah-masalah itu,” ujarnya.

Sebagai akademisi, Finnah memandang kemampuan memahami persoalan daerah sebagai hal mendasar dalam kepemimpinan. Ia menilai Ahmad Luthfi tidak sekadar menyampaikan program, tetapi juga menunjukkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

“Beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan tersebut. Banyak daerah tidak punya itu,” ungkapnya.

Ia berharap pendekatan yang diterapkan di Jawa Tengah dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Ia secara khusus menyoroti keterlibatan perguruan tinggi dalam membantu pemerintah merumuskan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.

Setali tiga uang, Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas’udi menilai, Gubernur Luthfi memiliki karakter kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat dan mampu menempatkan persoalan warga sebagai prioritas.

“Dari gaya maupun dari sisi kebijakan yang diambil, ia salah satu tipe gubernur yang sangat merakyat, down to earth (membumi), dan menjadikan persoalan masyarakat sebagai prioritas untuk diselesaikan,” tuturnya.

Menurutnya, prinsip collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) yang diusung oleh Pemprov Jateng membuka ruang bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam proses pembangunan.

Ia menjelaskan, hubungan pemerintah dengan perguruan tinggi semestinya berjalan dua arah. Kampus memiliki hasil penelitian, inovasi, dan kapasitas keilmuan yang dapat menjadi masukan kebijakan. Sebaliknya, persoalan yang dihadapi pemerintah bisa menjadi bahan kajian akademik untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan.

“Kita tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu bisa menginspirasi kebijakan yang ada di pemerintah,” jelasnya.

Bagi Wawan, tata kelola kolaboratif juga perlu menjangkau dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan melibatkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan keahlian sesuai kebutuhan.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro menilai, sambutan Gubernur Jateng memperlihatkan gaya kepemimpinan yang humanis.

“Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian diberi solusi. Semua langkah-langkahnya terukur,” ujarnya.

Supriadi menilai orientasi pelayanan menjadi salah satu hal penting yang tercermin dari pemaparan Ahmad Luthfi. Ia menangkap adanya penekanan agar pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

Supriadi juga melihat pentingnya perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah. Menurutnya, kapasitas keilmuan kampus dapat membantu pemerintah menentukan arah kebijakan sekaligus mengevaluasi persoalan yang belum terselesaikan.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi di wilayahnya melalui berbagai program. Bentuknya berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), desalinasi, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, hingga penanganan stunting.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah. Salah satunya melalui kegiatan KKN tematik dan pendampingan desa binaan.

Luthfi mengatakan, sejumlah tantangan yang dihadapi Jawa Tengah, mulai dari penanganan rob di wilayah pesisir, kebutuhan tenaga kerja siap pakai, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan kontribusi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan politik.

Ia menekankan pembangunan juga harus menyentuh kualitas manusia secara menyeluruh. Karena itu, FISIP diharapkan mengambil peran dalam memahami persoalan sosial dan memberikan kontribusi terhadap arah pembangunan daerah.