SOLO – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan II-2026. Meski menunjukkan pertumbuhan, perekonomian nasional masih menghadapi tantangan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Salah satu tantangan yang perlu dibenahi ialah kemudahan investasi, termasuk percepatan perizinan dan pembangunan fasilitas industri.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id, Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si, menilai fondasi ekonomi Indonesia secara umum masih baik. Namun, pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan karena sejumlah persoalan struktural belum terselesaikan. Menurutnya, tantangan Indonesia bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan, melainkan memperbaiki kualitasnya agar mampu menggerakkan sektor produktif dan memperluas kesempatan kerja.
“Kalau dari sisi ekonomi kita sebenarnya sekarang tidak ada masalah-masalah, kita cuma satu stagnan, mundur ya nggak tapi maju ya nggak ya stagnan di situ,” ujar Anton, Senin (26/10/2026).
Salah satu persoalan yang disorot ialah proses perizinan investasi dan pengurusan lahan yang membutuhkan waktu panjang. Anton menjelaskan, di Vietnam, investor yang persyaratan perizinannya telah jelas dapat memulai pembangunan pabrik dalam waktu sekitar tiga hingga empat bulan. Sementara itu, di Indonesia, proses tersebut menurutnya dapat memakan waktu dua hingga tiga tahun karena harus mengurus pembebasan tanah, perizinan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan yang perlu dibenahi agar investasi lebih cepat terealisasi.
Sebagai langkah perbaikan, Anton mendorong pemerintah memperbanyak kawasan industri khusus yang telah memiliki kesiapan perizinan dan berbagai kebutuhan pendukung. Dengan skema tersebut, investor dapat membangun pabrik tanpa harus menghadapi seluruh proses pengurusan dari awal. Ia mencontohkan kawasan industri di Kendal dan Batang yang telah menarik perusahaan dalam negeri maupun asing. Sementara itu, kawasan Gresik turut berperan dalam jalur pengiriman ekspor mineral dari smelter di Sulawesi.
“Selama kita tidak memperbanyak kawasan industri khusus yang nanti akan jadi motor pertumbuhan ekonomi ya nonsense,” tegasnya. Menurut Anton, pengembangan kawasan industri perlu menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi hambatan investasi sekaligus memperkuat peran sektor manufaktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menambahkan, Indonesia tidak bisa terus mengandalkan konsumsi domestik sebagai tumpuan utama pertumbuhan. Penguatan industri perlu berjalan bersama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keseriusan mengembangkan hilirisasi. Dengan memperkuat kapasitas produksi dan nilai tambah, sektor industri diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi yang lebih luas.
Tantangan berikutnya ialah kualitas penyerapan tenaga kerja. Anton menyoroti kemungkinan perpindahan pekerja dari sektor formal ke sektor informal ketika pekerjaan formal tidak lagi tersedia atau tidak memberikan kepastian yang memadai. Ia juga mencontohkan praktik kontrak kerja berdurasi pendek di sejumlah industri, yang dapat membuat pekerja menghadapi ketidakpastian mengenai keberlanjutan pekerjaan dan penghasilan.
Ketidakpastian tersebut berkaitan dengan keputusan ekonomi rumah tangga. Anton menjelaskan, masyarakat yang khawatir kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan dapat menunda pembelian bernilai besar, seperti rumah dan kendaraan, serta memilih menyimpan uang tunai. Jika kecenderungan ini meluas, aktivitas transaksi dapat melambat dan ikut memperkuat kondisi stagnasi ekonomi.
Karena itu, Anton menekankan pentingnya pembenahan perizinan, perluasan kawasan industri, penguatan manufaktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan hilirisasi secara terencana. Menurutnya, langkah-langkah tersebut diperlukan agar investasi lebih produktif, kegiatan industri berkembang, dan pertumbuhan ekonomi semakin mampu menciptakan lapangan kerja serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
