SEMARANG — Rapat kerja Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah, menghasilkan tiga klaster kerja sama baru, yaitu ketahanan energi, giant sea wall di lima provinsi, dan pengelolaan sampah.
Tiga sektor tersebut menambah enam klaster kerja sama yang sudah ditandatangani bersama oleh 10 Gubernur pada Juni 2025, di antaranya ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, pada rapat kerja tahun ini perwakilan sepuluh provinsi telah mencapai kesepakatan dalam rangka pembangunan di daerah masing-masing dengan cara kerja sama di berbagai bidang yang ditentukan.
Kesepuluh anggota FKD-MPU itu meliputi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
“Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasi rapat kerja ini. Outputnya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” kata Luthfi saat memimpin rapat kerja FKD-MPU di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Selasa, 12 Mei 2026.
Terkait dengan rencana aksi swasembada pangan, ketahanan energi, dan pengolahan sampah, Ahmad Luthfi secara tegas menyatakan bahwa tiga hal tersebut perlu adanya kolaborasi tidak hanya kabupaten/kota tetapi lintas provinsi.
Apalagi, kondisi geopolitik global telah berdampak pada tingginya harga minyak dunia. Dampak ini pun terasa sampai di Indonesia. Pemerintah pusat sudah berupaya untuk menahan agar harga BBM tidak melambung tinggi. Maka setiap daerah juga harus mulai bekerja sama dan berkolaborasi untuk memperluas produksi energi baru terbarukan.
“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028 dengan mereplikasi praktisi baik yang sudah ada di beberapa daerah,” jelas Ahmad Luthfi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat memberikan arahan menyampaikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan FKD-MPU. Di mana sepuluh provinsi yang tergabung dalam forum tersebut berkontribusi sebesar 62% pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Maka dari itu, ia ingin melihat sejauh mana tindak lanjut enam rencana aksi yang disepakati sepuluh gubernur pada tahun 2025. Ia juga mengapresiasi atas usulan rencana kerja sama baru terkait sektor energi dan pengolahan sampah.
“Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” ujarnya.
Mengenai ketahanan pangan, Bima Arya menyampaikan bahwa konektivitas distribusi harus mulai dipikirkan bersama agar persediaan bahan pokok penting tetap terjaga. Karenanya, kolaborasi antardaerah sangat diperlukan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, mengatakan kerja sama 10 provinsi ini terus berkembang. Setelah enam klaster yang disepakati tahun 2025 lalu, tahun ini ada tambahan soal energi, pengolahan sampah, dan giant sea wall.
“Jadi setelah rapat kerja Gubernur ini, insyaallah bulan Juni nanti kita akan tidak lanjuti melalui rapat kepala satuan kerja perangkat daerah terkait pada bidang-bidang yang kita sepakati, untuk menyusun rencana aksi,” katanya.
Sementara hasil dari enam klaster yang disepakati tahun 2025, klaster yang sudah terlihat jelas adalah rencana aksi bidang pariwisata. Di mana saat ini masih dimatangkan untuk paket yang melibatkan beberapa provinsi dalam satu perjalanan wisata.
“Bulan Oktober 2025 lalu, dinas pariwisata 10 provinsi sudah bertemu dan merancang program itu,” jelasnya.
Dari rapat kerja tahun ini, sebanyak 12 BUMD dari 10 provinsi juga sudah bertemu untuk membahas soal distribusi pangan. Jakarta juga telah mengusulkan dashboard pangan yang berisi stok dan harga pangan yang telah disepakati dan akan dibahas detail serta uji cobanya pada tahun ini.
“Juni nanti 12 BUMD pangan ini akan kita kumpulkan lagi untuk membuat jaringan BUMD pangan 10 provinsi. Mungkin ke depan akan ada usulan untuk membangun holding pangan,” katanya.
