SEMARANG — Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 86,72 atau mengalami peningakatan 0,88 dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian itu menempatkan posisisi Jawa Tengah berada peringkat ketiga secara nasional.
Hal itu mengemuka dalam acara Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima Semarang, Kamis, 21 Mei 2026.
“Alhamdulillah Jawa Tengah naik satu tingkat. Tahun lalu peringkat empat, sekarang menjadi peringkat tiga,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di sela menghadiri acara tersebut.
Menurut dia, kenaikan peringkat itu bukan semata hasil kerja pemerintah, melainkan buah keterlibatan masyarakat dalam menjaga ruang demokrasi tetap hidup.
“Ini tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, karena indikator demokrasi itu luas, mulai politik, ekonomi, hingga kebebasan masyarakat untuk berbicara,” katanya.
Menurutnya, salah satu indikator yang ikut mendongkrak capaian Jawa Tengah adalah keterbukaan kanal pelayanan publik dan ruang pengaduan masyarakat yang semakin mudah diakses, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia menilai kritik, saran, dan laporan masyarakat justru menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi. Pemerintah, kata dia, membutuhkan partisipasi warga untuk membaca persoalan riil di lapangan.
“Masukan dari masyarakat itu membantu kami. Informasi tentang berbagai kejadian di Jawa Tengah juga membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Demokrasi tidak bisa dibangun sendirian,” ujarnya.
Namun di balik capaian itu, Taj Yasin mengakui masih ada pekerjaan rumah besar, terutama pada sektor ekonomi. Karena itu, ia meminta dunia usaha ikut mengambil peran dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
“Ketika bicara demokrasi, ekonomi juga menjadi ukuran. Kami perlu melihat sejauh mana perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar. Ini harus kita tata bersama agar indeks demokrasi Jawa Tengah tahun depan bisa meningkat lagi,” katanya.
Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengapresiasi kenaikan peringkat Jawa Tengah di tingkat nasional.
Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan adanya kompetisi positif antar daerah untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan pembangunan.
“Jawa Tengah meloncat satu tingkat dari ranking empat menjadi ranking tiga. Artinya ada persaingan untuk berbuat lebih baik,” ujarnya.
Meski demikian, Lodewijk mengingatkan bahwa secara nasional capaian IDI 2025 justru mengalami penurunan. Nilai IDI nasional turun 1,62 poin, dari 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025. Angka itu masih berada di bawah target pembangunan nasional yang dipatok sebesar 81,69 hingga 85,23.
“Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi,” katanya.
Ia menjelaskan, perjalanan IDI nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang naik turun. Setelah sempat stagnan pada 2009-2013, indeks demokrasi meningkat signifikan pada periode 2014-2019, lalu turun saat pandemi pada 2020, kembali naik pada 2021-2022, dan kembali mengalami fluktuasi hingga 2025.
Karena itu, forum evaluasi nasional ini diharapkan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi titik awal pembenahan kualitas demokrasi yang lebih substantif.
“Kita tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis karena ada kearifan lokal masing-masing. Tetapi IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry B Harmadi, menegaskan kualitas demokrasi kini menjadi salah satu ukuran resmi keberhasilan pembangunan nasional, baik jangka menengah maupun jangka panjang.
Ia menyebut IDI kini tidak hanya masuk dalam RPJMN, tetapi juga RPJPN dan RPJMD daerah. Artinya, kualitas demokrasi akan menjadi indikator penting dalam arah pembangunan Indonesia menuju 2045.
“Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia,” katanya.
Menurutnya, tantangan terbesar demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS, daerah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi cenderung memiliki indeks demokrasi yang lebih baik.
Begitu juga, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi umumnya memiliki kualitas demokrasi lebih rendah.
“Kalau pendidikan masyarakat meningkat, kesehatan membaik, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat,” ujarnya.
Ia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis, berpendidikan, dan memiliki kesejahteraan yang memadai. Karena itu, pembangunan manusia disebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.
Sonny juga mengingatkan pentingnya mencegah politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurut dia, penguatan demokrasi ke depan harus diarahkan pada penguatan inklusivitas, komunikasi publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
“Jangan sampai negara ini pecah karena pemanfaatan politik identitas. Demokrasi harus memperkuat persatuan,” pungkasnya.
