SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)menolak menunjukkan ijazah aslinya sebagaimana permintaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Jokowi menegaskan ijazah hanya akan ditunjukkan di persidangan.
“Serahkan pada proses hukum yang ada, mestinya yang menunduh (ijazah palsu) itu yang membuktikan, bukan saya yang disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh. Kebalik-balik itu,” kata Jokowi saat dijumpai di kediamannya, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (10/4/2026).
Disinggung mengenai JK yang melapor ke polisi karena namanya turut terseret terkait isu orang-orang yang diduga terlibat kasus fitnah ijazah palsu, Jokowi enggan berspekulasi dan menyerahkannya ke proses hukum.
Terkait langkah JK yang melaporkan Rismon Sianipar ke polisi, Jokowi menilai hal itu merupakan langkah yang bagus. Ditanya mengenai sosok ‘orang besar’ dibalik kasus fitnah ijazah palsu yang pernah diungkapkannya apakah sama dengan nama-nama yang kini beredar, Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya enggan berspekulasi. Sebab hal itu perlu bukti bukti dan fakta hukum.
“Jadi ini sama, serahkan ke proses hukum,” tandasnya.
Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini berharap kasus fitnah ijazah palsu segera segera naik ke pengadilan. Kasus sudah berjalan hampir setahun dan diharapkan segera P21 (lengkap) guna dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian, nantinya bisa ditunjukkan mana yang benar dan salah. Jokowi siap menunjukkan ijazah aslinya mulai SD hingga perguruan tinggi jika hakim memerintahkan.
“Forumnya jelas, forum hukumnya ada di pengadilan,” tandasnya.
Mengenai pernyataan JK yang menilai kasus ijazah ini telah memecah masyarakat, Jokowi membantah. Kasus ini hanya sekadar urusan pribadi dirinya yang merasa difitnah dan dicemarkan nama baik.
Ditanya mengenai kabar yang beredar bahwa Rismon Sianipar yang membiayai adalah dirinya, Jokowi dengan tegas membantah.
“Logikanya ya, beliau beliau ini tersangka, kemudian minta RJ (restorative justice) ke Polda Metro Jaya karena kewenangan ada di sana, tapi harus memohon maaf kepada yang dituduh, saya maafkan. Masak yang dituduh memberi duit, logikanya gimana sih,” ucapnya.
