SOLO – Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id menyelenggarakan diseminasi penelitian dan kuliah umum, Jumat (13/11/2026) yang dilakukan secara hibrid. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap dinamika hukum ekonomi syariah dan regulasi hukum positif di Indonesia.
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi akademik mengenai interaksi antara akad dalam hukum ekonomi syariah dan ketentuan hukum nasional, khususnya terkait penerapan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam pembiayaan kendaraan bermotor.
Kaprodi MHES UMS Dr. Isman, S.H.I., S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat infrastruktur hukum ekonomi syariah di Indonesia. Menurutnya, hukum ekonomi syariah, baik yang telah diformalkan melalui undang-undang maupun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), tidak dapat dilepaskan dari interaksinya dengan sistem hukum positif lainnya.
“Bagaimana menganalisis interaksi itu memang merupakan satu pekerjaan rumah tersendiri yang harus kita selesaikan kepada mahasiswa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan dirancang secara interaktif dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pendalaman dan diskusi bersama mahasiswa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA).
Melalui forum tersebut, mahasiswa diharapkan memperoleh wawasan sekaligus kesiapan untuk menjadi profesional di bidang hukum ekonomi syariah. Salah satu kompetensi yang perlu dimiliki lulusan MHES adalah kemampuan memahami fatwa DSN-MUI serta menuangkannya ke dalam konstruksi akad yang kuat.
Dalam kegiatan tersebut, dua mahasiswa MHES UMS memaparkan penelitian mengenai pengembangan akad IMBT melalui pendekatan ar-rahn al-suri dan perlindungan hukum terhadap aset dalam pembiayaan syariah.
Badrul Ummah mengangkat gagasan yang berjudul “Terobosan Hukum Akad IMBT dalam Skema Al-Rahn Al-Shury Solusi Pajak Ganda dalam Pembiayaan Kendaraan.
Ia menjelaskan, penerapan akad IMBT dalam praktik pembiayaan kendaraan berpotensi menimbulkan beban pajak berulang. Hal tersebut terjadi karena transaksi sewa dan pengalihan kepemilikan pada akhir masa pembiayaan dapat dipandang sebagai dua peristiwa hukum yang berbeda oleh otoritas perpajakan.
Dampaknya, nasabah berpotensi menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahap transaksi sewa dan kembali dikenai pajak ketika kepemilikan kendaraan dialihkan. Selain itu, terdapat potensi pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebanyak dua kali, yakni ketika kendaraan dibeli oleh lembaga keuangan dan saat dialihkan kepada nasabah.
Sebagai alternatif, penelitian tersebut menawarkan integrasi skema ar-rahn al-suri ke dalam akad IMBT. Melalui pendekatan ini, kendaraan dapat dicatat secara administratif atas nama nasabah sejak awal dengan tetap menegaskan bahwa kepemilikan substantif kendaraan berada pada lembaga keuangan syariah selama masa pembiayaan.
BPKB kendaraan kemudian dijadikan jaminan melalui skema rahn yang diperkuat dengan pendaftaran jaminan fidusia. Dengan demikian, ketika nasabah melunasi seluruh kewajibannya, proses penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan melalui pelepasan jaminan tanpa perlu melakukan pengalihan kepemilikan melalui akad hibah atau jual beli baru.
Sementara itu, Arbiter Hasanashov memabahas mengenai Perlindungan Hukum dalam Akad IMBT: Optimalisasi Al-Rahn Al-Shury untuk mencegah Risiko Sindukat STNK Only. Ia menekankan pentingnya penguatan kepemilikan substantif lembaga keuangan syariah, integrasi skema ar-rahn al-suri, pendaftaran jaminan fidusia, serta pencantuman klausul pembatasan dalam akad.
Menurutnya, perlindungan hukum juga perlu dilakukan melalui prinsip kehati-hatian dalam mengenali identitas dan profil nasabah. Langkah tersebut diperlukan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan kendaraan oleh pihak-pihak yang menggunakan identitas nominee.
Ia turut merekomendasikan agar lembaga keuangan syariah mengintegrasikan perlindungan fidusia dalam pembiayaan IMBT. Selain itu, DSN-MUI diharapkan dapat menyusun pedoman teknis yang lebih spesifik mengenai operasional ar-rahn al-suri agar selaras dengan ketentuan hukum nasional.
Menanggapi kedua pemaparan tersebut, Prof. Dr. Jaih Mubarok, S.E., M.H., M.Ag., memberikan pendalaman mengenai konsep operating lease dan financial lease sebagai landasan untuk memahami akad IMBT.
“Dari sudut ilmu bisnis ya, meskipun literaturnya tidak banyak, kita belajar sebuah teori namanya operating lease dan financial lease ya. Kalau operating lease itu ajaran dalam ilmu bisnis di mana orang melakukan atau pihak melakukan sewa-menyewa tanpa rencana atau keinginan untuk memindahkan kepemilikan mahallul manfa’ah kepada pihak musta’jir atau penyewa,” sebutnya.
Ia menjelaskan bahwa IMBT merupakan bentuk financial lease, yakni transaksi sewa yang disertai tujuan pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa akad. Dalam perspektif fikih, skema tersebut melibatkan akad ijarah yang disertai janji (wa’ad) untuk melakukan jual beli atau hibah pada masa mendatang.
Menurutnya, konstruksi tersebut perlu dipahami secara cermat karena melibatkan beberapa tahapan akad yang berpotensi menimbulkan konsekuensi perpajakan maupun biaya administrasi berulang.
“Dari segi hukum fiskal di negara kita berpotensi pajak ganda ya. Karena pada saat akad ijarah ada apa namanya, ada pajaknya yaitu pada saat akad jual beli atau hibah juga ada pajaknya,” tuturnya.
Jaih juga menyoroti persoalan pencatatan dokumen kendaraan atas nama nasabah, meskipun secara substantif kendaraan masih menjadi milik lembaga keuangan syariah.
Ia menjelaskan bahwa pencatatan kendaraan atas nama nasabah sejak awal dapat dilakukan dengan sejumlah persyaratan. Pertama, nasabah harus memperoleh izin dari lembaga keuangan syariah. Kedua, harus terdapat dokumen perjanjian yang menegaskan bahwa kendaraan tersebut tetap menjadi milik lembaga keuangan syariah sampai proses jual beli atau hibah dilaksanakan.
Dengan adanya dua dokumen tersebut, pencatatan administratif atas nama nasabah tidak serta-merta mengubah kepemilikan substantif kendaraan. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk menyelaraskan ketentuan fikih dengan administrasi hukum nasional.
Lebih lanjut, ia menilai pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan pembiayaan syariah agar tetap memenuhi prinsip syariah sekaligus memiliki daya saing dari sisi bisnis.
