SEMARANG – Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pokja Pengadaan yang Terukur, Akuntabel, dan Sistematis (Sipantas). Inovasi itu sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pemantauan kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah.
Aplikasi tersebut diluncurkan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Biro PBJ Provinsi Jawa Tengah, Setyonugroho di SMK Negeri 1 Bawen Kabupaten Semarang, Selasa, 10 November 2026.
Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Biro PBJ Provinsi Jawa Tengah, Nanang Suryo Adhie mengaku sengaja mengembangkan aplikasi tersebut guna melengkapi fungsi pemantauan yang telah tersedia pada aplikasi Sistem Informasi Barang/Jasa (Simonbaja).
“Kehadiran sistem ini sebagai instrumen pemantauan kinerja Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan agar lebih terukur, terdokumentasi, dan sistematis dalam setiap tahapan pemilihan penyedia,” kata dia.
Melalui visualisasi data secara real-time, para pemangku kepentingan terkait dapat memantau progres paket pengadaan, beban kerja, hingga ketepatan waktu penyelesaian setiap proses tender secara langsung.
Hal ini sekaligus memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) dan mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Peluncuran aplikasi Sipantas ini tidak dimaknai sebagai akhir dari sebuah proses inovasi, melainkan menjadi titik awal dari komitmen bersama untuk memanfaatkan, mengawal, dan terus mengembangkan sistem tersebut secara berkelanjutan,” ucap Nanang.
Melalui aplikasi ini, ia berharap, seluruh proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih tertib, responsif terhadap potensi kendala di lapangan, serta selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Menurut dia, Biro PBJ berperan dalam pembinaan, fasilitasi, koordinasi, dan penguatan tata kelola pengadaan. Namun, keberhasilan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, pimpinan perangkat daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pokja Pemilihan, serta seluruh pengelola kegiatan perlu menjalankan peran masing-masing secara profesional dan akuntabel.
Dengan sinergi tersebut, proses pengadaan diharapkan berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, serta mampu menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan Jawa Tengah.
