Pemangkasan Anggaran Perpusnas 2026 Dinilai Ancam Tren Positif Literasi Nasional

SOLO – Pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun 2026 dinilai berpotensi menghambat peningkatan budaya literasi di Indonesia. Padahal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif.

Hardika Dwi Hermawan, S.Pd., M.Sc., Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Digital UPT Perpustakaan dan Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id , menilai kebijakan tersebut perlu menjadi perhatian karena menyangkut investasi sumber daya manusia di masa depan.

Menurut Hardika, berbagai indikator internasional masih menunjukkan rendahnya tingkat literasi Indonesia. Ia menyebut Indonesia di tahun 2015 pernah berada di peringkat 60 dari 61 negara dalam indeks minat baca dunia, sementara hasil Programme for International Student Assessment (PISA) menempatkan kemampuan literasi membaca Indonesia di posisi 62 dari 70 negara.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut mulai mengalami perbaikan dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan data Perpusnas, pada tahun 2020 tingkat kegemaran membaca berada di angka 55,74. Kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 72,44.

Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh program distribusi buku ke berbagai daerah, yang pada 2024 telah menyalurkan lebih dari 10 juta eksemplar buku.

“Namun, saat minat baca dan literasi mulai meningkat, justru program distribusi buku yang menjadi motor penggeraknya dipangkas pada tahun 2026. Ini bukan sekadar soal anggaran yang ketat, tetapi memotong program yang sedang berhasil,” ujar Hardika Rabu, (29/7/2026).

Ia menilai penguatan literasi seharusnya menjadi prioritas pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Hardika mengusulkan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Pertama, anggaran literasi perlu diproteksi sebagai mandatory spending atau pengeluaran atau belanja negara yang bersifat wajib dan telah diatur secara resmi oleh undang-undang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak menjadi pos pertama yang dikurangi ketika terjadi efisiensi anggaran. Kedua, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur distribusi buku melalui kolaborasi pusat dan daerah agar akses bacaan dapat menjangkau wilayah pedesaan maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, ia juga mendorong gerakan membaca menjadi kebijakan yang berkelanjutan, memperluas keberadaan pojok baca di ruang-ruang publik, serta meningkatkan transparansi dalam penentuan prioritas anggaran negara.

Di tingkat perguruan tinggi, Hardika menjelaskan bahwa UMS terus berupaya membangun budaya literasi melalui berbagai program meskipun memiliki keterbatasan anggaran.

Salah satunya melalui program UMS Library Corner yang bekerja sama dengan sejumlah sekolah, seperti SMP Muhammadiyah Program Khusus dan SMA Batik Surakarta. Program ini menjadi bagian dari strategi outreach perpustakaan agar layanan literasi tidak hanya berpusat di kampus, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat.

Selain itu, Perpustakaan UMS juga rutin menyelenggarakan Library Literacy Festival yang menghadirkan kompetisi menulis, gerakan membaca bersama selama 10 menit setiap hari Senin, hingga kegiatan Biblio Battle yang mempertemukan dosen, mahasiswa, dan pustakawan untuk menumbuhkan budaya membaca secara lebih menarik dan interaktif.

Hardika juga menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang mendukung peningkatan literasi, termasuk penghapusan pajak buku.

“Jika negara serius mengenai literasi, buku seharusnya dibebaskan dari pajak. Itu menjadi langkah strategis agar harga buku lebih terjangkau, meningkatkan minat masyarakat membeli buku, sekaligus mendorong budaya menulis,” katanya.

Menurutnya, di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), perpustakaan justru memiliki peran yang semakin strategis. Jika AI mampu menghasilkan jawaban secara cepat, perpustakaan tetap menjadi ruang yang membentuk kemampuan berpikir kritis, menyeleksi informasi, serta membedakan fakta, opini, dan disinformasi.

“Bukan hanya soal buku yang hilang ketika anggaran dipangkas, tetapi juga kesempatan generasi muda untuk memperoleh pengetahuan. Perpustakaan merupakan infrastruktur pengetahuan yang membangun manusia sebagai fondasi kemajuan bangsa,” pungkasnya.