SOLO – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyusun pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2027. Hal itu ditandai dengan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Tengah di Hotel Mercure Solo, Kota Solo pada Selasa 7 April 2026.
Rapat dihadiri Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin, Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng, direksi Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum daerah (BLUD), DPRD, serta pemangku kepentingan terkait.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, penyusunan target pendapatan daerah harus dilakukan secara presisi, realistis, dan berorientasi hasil, agar mampu menopang pembangunan sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pendapatan itu tidak boleh stagnan, harus dikejar. Target RPJMD harus tercapai,” tegas Luthfi.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal di tengah tekanan berkurangnya transfer daerah dan dana bagi hasil.
Untuk menggenjot pendapatan daerah, strategi yang dilakukan adalah penguatan riset potensi berbasis kewilayahan, penetapan target terukur, integrasi tata kelola Samsat, sinergi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga monitoring dan pengamanan aset daerah.
Karenanya, Luthfi meminta agar dilakukan peningkatan kualitas layanan retribusi oleh OPD. Selain itu penguatan tata kelola BUMD dan BLUD melalui penerapan prinsip good corporate governance, efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja.
Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan melalui inovasi berkelanjutan, percepatan digitalisasi layanan publik, penegakan integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi bagian dari agenda utama.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno menambahkan, rakor ini menjadi forum sinkronisasi dengan DPRD untuk menyusun proyeksi pendapatan 2027 secara lebih akurat, agar target yang ditetapkan dapat tercapai dan tidak menimbulkan beban pada APBD tahun berikutnya.
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyampaikan, pada prinsipnya ia mendukung postur pendapatan yang disusun pemerintah daerah.
Ia berharap pemerintah daerah bersama DPRD, OPD penghasil, BLUD, dan BUMD dapat merumuskan terobosan baru untuk memperluas sumber pendapatan daerah.
