SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama sejumlah stakeholder terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah daerah yang terdampak kekeringan.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, hingga 24 Juli 2026 telah tersalurkan sebanyak 6,8 juta liter air bersih ke daerah-daerah terdampak kekeringan di Jawa Tengah.
Distribusi air bersih yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota sebanyak 4.853.800 liter. Sementara bantuan dari CSR, PMI, TNI-Polri, dan instansi lainnya sekitar 1.951.500 liter air bersih. Total penerima manfaat distribusi air bersih sekitar 61.139 KK dengan jumlah 184.643 jiwa. Tiga daerah dengan distribusi air bersih terbanyak adalah Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara.
Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan, wilayah terdampak kemarau sampai tanggal 24 Juli 2026 sebanyak 25 kabupaten/kota dengan 83 kecamatan dan 148 desa. Bahkan, sebanyak 11 kabupaten/kota sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan 2026.
Ia menyatakan, ketersediaan air bersih saat ini masih tercukupi dan siap didistribusikan ke daerah terdampak. Apalagi masih ada pihak-pihak lain seperti TNI, Polri, PMI, dan sebagainya yang sudah menyataku akan memberikan bantuan.
“Masih ada sisa ketersediaan air bersih sekitar 40 juta liter dari total 44,9 juta liter yang disediakan oleh APBD Kabupaten/Kota. Terkait dengan air bersih ini masih mumpuni karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia,” beber Bergas saat melaporan kondisi terkini terkait kekeringan dan distribusi air bersih kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Senin, 27 Juli 2026.
Dalam kesempatan itu, Bergas juga melaporkan bahwa memasuki musim kemarau, terhitung tanggal 5 Juni-19 Juli 2026, tercatat ada 275 kejadian kebakaran. Terdiri atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 56 kejadian, kemudian kebakaran gedung dan rumah 219 kejadian.
“Karhutla ini paling banyak terdampak itu lahan, utamanya lahan tebu. Jumlah kerugian karhutla Rp607 juta, kerugian kebakaran gedung dan rumah sampai Rp27 miliar. Karhutla ini yang perlu diantisipasi oleh daerah,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sejak jauh-jauh hari sudah memberikan perhatian khusus terkait antisipasi kekeringan dan dampak kemarau. Seluruh kepala daerah sudah diminta untuk melakukan mitigasi, memetakan daerah rawan, dan menyiapkan langkah antisipasi.
“Intinya kebutuhan air bersih masih cukup, tinggal distribusi ya,” katanya saat rapat pengendalian operasional kegiatan (POK) dengan seluruh kepala OPD, BUMD, dan BLUD di kantornya.
Mitigasi tersebut tidak hanya terkait dengan kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan air untuk lahan pertanian. Mengingat target produktivitas padi di Jawa Tengah tahun 2026 ini meningkat dari tahun sebelumnya.
“Kemarin saya sudah ajukan ke Menteri Pertanian untuk bantuan pompa air. Sudah disetujui, tinggal nanti Dinas Pertanian dan Peternakan menindaklanjuti agar bisa segera dikirim,” kata Luthfi.
