SOLO – Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin mencatatkan sejumlah capaian signifikan dalam akselerasi pembangunan daerah memasuki satu tahun pemerintahan.
Berdasarkan laporan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) yang dirilis Maret 2026, Jawa Tengah berhasil melampaui berbagai target indikator kinerja utama (IKU) tahun 2025, mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga lonjakan investasi.
Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi yang Tangguh
Sektor ekonomi menjadi salah satu sorotan utama dengan realisasi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37%, berada dalam rentang target 4,80-5,60%. Pertumbuhan ini didorong oleh struktur PDRB yang masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pangan. Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum mencatatkan peningkatan terbesar, yakni 0,18% dibanding tahun sebelumnya.
Kinerja investasi Jawa Tengah juga menunjukkan tren sangat positif. Realisasi nilai investasi tahun 2025 mencapai Rp88,50 triliun, meningkat 28,88% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp68,67 triliun. Lonjakan ini turut berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja lokal yang mencapai 418.138 orang.
Capaian Sosial: Kemiskinan dan Pengangguran Menurun
Di bidang sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menekan tingkat kemiskinan ke angka 9,39%, sesuai dengan target yang ditetapkan (9,66-9,00%). Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat di angka 4,66%, lebih baik dari target batas atas 4,81%.
Keberhasilan ini didukung oleh berbagai program strategis, di antaranya:
Kesehatan: Pemeriksaan kesehatan gratis yang telah menjangkau lebih dari 13,9 juta warga.
Perumahan: Rehabilitasi dan pembangunan rumah melalui APBD dan dukungan pusat, termasuk peningkatan kualitas rumah bagi warga kurang mampu.
Transportasi: Layanan BRT Trans Jateng yang kini telah melayani 10 juta pengguna dengan tarif khusus Rp1.000 bagi pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas.
Reformasi Birokrasi dan Prestasi Nasional
Dalam tata kelola pemerintahan, Indeks Reformasi Birokrasi mencapai angka 94,06, melampaui target 91,5. Namun, pemerintah masih memiliki tantangan pada Indeks Integritas Nasional yang tercatat 75,38, sedikit di bawah target 80,97.
Sepanjang tahun 2025, Jawa Tengah juga memborong berbagai penghargaan bergengsi, antara lain:
– Opini WTP 14 kali berturut-turut.
– Peringkat I Provinsi Terbaik dalam Pelaksanaan Program Penyediaan Perumahan.
– Provinsi Layak Anak (Provila) 2025.
– Rekor MURI atas penanaman 5 juta bibit mangrove.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Dr. Zulkifli, S.Pt., M.M., CGAA menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi luas. Jawa Tengah tercatat aktif menjalin kerja sama internasional dengan 11 delegasi luar negeri, termasuk Australia, Tiongkok, Singapura, dan Inggris.
Di tingkat lokal, pemerintah menggandeng 111 perguruan tinggi serta berbagai pihak swasta melalui program CSR untuk mempercepat pembangunan sumur resapan dan perbaikan RTLH.
“Capaian satu tahun ini menjadi fondasi kuat untuk akselerasi pembangunan Jawa Tengah ke depan melalui semangat Ngopeni dan Nglakoni,” kata Zulkifli saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Outlook 1 Tahun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah” yang digelar di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Selasa (3/3/2026).
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan terbaru mengenai kondisi ekonomi Jawa Tengah yang menunjukkan ketahanan di tengah situasi global yang tidak menentu. Perekonomian wilayah ini tercatat tetap tumbuh positif dengan didorong oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga sebagai motor utama.
Berdasarkan data BPS, kontribusi ekonomi Jawa Tengah secara signifikan dipengaruhi oleh empat lapangan usaha utama dan dua komponen pengeluaran. Analisis spasial juga menunjukkan adanya pertumbuhan yang merata di berbagai wilayah di Jawa Tengah.
Tantangan Harga dan Konsumsi
Meskipun tumbuh stabil, laporan tersebut menyoroti adanya perubahan harga di Jawa Tengah yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat. BPS mencatat adanya hubungan erat antara tingkat harga dengan daya beli atau konsumsi rumah tangga, yang menjadi perhatian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan
Terkait kesejahteraan sosial, BPS memaparkan indikator kemiskinan yang mencakup kedalaman, keparahan, serta ketimpangan ekonomi di Jawa Tengah. Terdapat lima komoditas utama yang diidentifikasi memiliki pengaruh besar terhadap penentuan Garis Kemiskinan di wilayah ini.
Sektor Ketenagakerjaan Membaik
Kabar positif datang dari sektor ketenagakerjaan dengan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 61 ribu orang. Gambaran utuh ketenagakerjaan menunjukkan tren yang membaik, yang juga berdampak pada profil Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah.
“Peningkatan penyerapan ini juga dipengaruhi oleh dampak kerja sama kawasan dan lintas sektor yang terus diperkuat untuk mendorong penduduk bekerja di berbagai status pekerjaan utama,” kata Didik Nursetyohadi, M.Agb., Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Tengah.
BPS menegaskan bahwa seluruh penghitungan, baik PDRB maupun kemiskinan, dilakukan secara independen dengan mengacu pada metodologi internasional guna memastikan akurasi data bagi pengambil kebijakan.
Rektor UNS Solo, Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si mengatakan, menegaskan komitmen UNS untuk terus menjadi mitra strategis Pemprov Jawa Tengah dalam mendukung pembangunan daerah berbasis data dan kajian ilmiah.
Dikatakannya, hubungan antara UNS dan Pemprov Jateng telah terjalin sejak tahun 2000 melalui berbagai kolaborasi, yaitu mulai dari riset kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, pengabdian kepada masyarakat, hingga perencanaan pembangunan daerah.
“Kami menyambut baik inisiasi Pemprov Jateng yang secara konsisten merangkul perguruan tinggi dalam mengoptimalkan program pembangunan daerah. Ini adalah praktik nyata collaborative government, di mana pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil duduk bersama merumuskan kebijakan berbasis data serta kajian ilmiah,” ujar Prof. Hartono.
Semangat tersebut sejalan dengan Rencana Strategis UNS yang dikenal dengan semangat DREAM TEAM, khususnya nilai ACTIVE. Yakni komitmen UNS untuk membangun dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah. UNS, tidak ingin menjadi menara gading, melainkan hadir sebagai mitra strategis pembangunan.
Berdasarkan data BPS, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan IV tahun 2025 tercatat sebesar 5,37 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Capaian tersebut menempatkan Jateng sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa.
Selain itu, realisasi investasi Jateng pada tahun 2025 mencapai Rp88,50 triliun, terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp37,64 triliun. Total 105.078 proyek terealisasi dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang.
“Ini adalah sinyal positif bahwa Jateng semakin dipercaya sebagai destinasi investasi yang kompetitif. Forum seperti Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2025 yang diselenggarakan November lalu juga menunjukkan keseriusan Pemprov dalam membangun ekosistem investasi yang terbuka, transparan, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Meski demikian, dirinya mengingatkan bahwa pertumbuhan dan investasi bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pengetahuan.
Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis evidence (nyata). UNS memiliki sumber daya akademik lintas disiplin. Ada sumber daya ekonomi, hukum, pertanian, teknik, kesehatan, hingga sosial humaniora yang siap mendukung kebijakan pemerintah daerah dengan pendekatan yang lebih terukur dan terintegrasi.
