SOLO – Dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id tampil dalam International Conference on Artificial Intelligence, Legal Governance, and Sustainable Development: Constitutional, Regulatory and Sectoral Perspectives (AILGS-2026). Konferensi internasional diselenggarakan secara hibrida pada 6-8 Agustus 2026 di Bennett University, Greater Noida, Uttar Pradesh, India.
Kedua mahasiswa UMS berasal dari Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP), yakni Keenan Khadafi Windarto dan Hengkara Muhammad Bakda. Sementara, AILGS-2026 mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi hukum, mahasiswa, dan peserta dari berbagai negara untuk membahas perkembangan kecerdasan buatan (AI) dari perspektif hukum, tata kelola, dan pembangunan berkelanjutan.
AILGS-2026 diselenggarakan oleh Centre for Law, Technology and Innovation, School of Law, Bennett University, bekerja sama dengan Indian Law Institute, New Delhi; Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab; serta Maharashtra National Law University, Mumbai.
Dalam forum tersebut, Hengkara Muhammad Bakda mempresentasikan kajian berjudul “Beyond Procedural Formalism: An AI-Driven Framework for Substantive Public Participation in Indonesia”. Kajian ini membahas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dinilai masih cenderung bersifat formal-prosedural.
Hengkara menawarkan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai infrastruktur partisipasi publik yang didukung kecerdasan buatan. AI dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat memahami rancangan peraturan, membandingkan perubahan rumusan, mengklasifikasikan masukan, hingga memetakan argumentasi para pemangku kepentingan.
“Model tersebut dilengkapi Legislative Participation Response Matrix untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat ditelusuri, dipertimbangkan, dan diberikan penjelasan secara terbuka,” ujarnya, Senin (17/8/2026).
Sementara itu, Keenan Khadafi Windarto mempresentasikan kajian berjudul “Reframing AI Governance in Healthcare: A Noetic Cyber-Law Approach to Algorithmic Accountability”. Kajian tersebut mengangkat persoalan pertanggungjawaban penggunaan AI dalam pelayanan kesehatan, termasuk bias algoritma, ketidakakuratan prediksi medis, perlindungan data pasien, serta ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan berbasis AI.
Melalui pendekatan Hukum Noetik, kajian tersebut mengintegrasikan waḥy sebagai landasan moral, ‘aql sebagai instrumen rasional, dan wāqi‘ sebagai pengujian empiris. Ketiga unsur tersebut diterapkan melalui Noetic Algorithmic Accountability Test yang mencakup pengujian tujuan, justifikasi, verifikasi, dan pemulihan.
Model tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam pelayanan kesehatan perlu tetap berorientasi pada perlindungan martabat manusia, dapat diawasi, divalidasi sesuai konteks lokal, serta menyediakan mekanisme pemulihan bagi pasien.
Dosen pembimbing yang turut mendampingi dua mahasiswa semester empat tersebut, Dr. Rizka, M.H., mengapresiasi keberanian dan kesiapan Keenan serta Hengkara dalam menyampaikan gagasan akademik di forum internasional.
“Keikutsertaan Keenan dan Hengkara sebagai presenter merupakan capaian yang membanggakan. Meskipun masih semester IV, keduanya telah berani menyampaikan gagasan, mempertahankan argumentasi, dan berdiskusi di hadapan panelis serta peserta dari berbagai negara,” ujarnya.
Menurutnya, pengalaman tersebut penting untuk membentuk daya kritis, kepercayaan diri, kemampuan komunikasi ilmiah, serta wawasan global mahasiswa.
