JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menerima penghargaan atas capaian Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 pada Program Sampah dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Penghargaan diterima langsung oleh Ahmad Luthfi dalam acara Launching CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2026 di Kemendes PDT, di Jakarta, Selasa, 21 April 2026.
“Kita dapat penghargaan terkait dengan lingkungan hidup, yaitu program (pengelolaan) sampah,” kata Ahmad Luthfi usai menerima penghargaan.
Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki 88 Desa Mandiri Sampah. Puluhan desa tersebut dijadikan sebagai prototipe untuk dikembangkan di desa-desa lain. Melalui program tersebut diharapkan agar desa-desa kita bisa mandiri dalam mengolah sampah. Dengan begitu, pengelolaan sampah bisa selesai di tingkat desa atau kelurahan.
“Jumlahnya akan kita tambah. Itu adalah salah satu penyelesaian sampah paling efektif, yaitu di tingkat hulu. Mulai rumah tangga, lingkungan RT, RW, bahkan desa,” jelas Luthfi.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Jawa Tengah, timbulan sampah di Jawa Tengah sekitar 6,3 juta ton per tahun. Setiap tahunnya timbulan sampah meningkat sekitar 8-11%. Maka penyelesaian sampah di tingkat desa atau kelurahan tersebut merupakan salah satu roadmap (peta jalan) penuntasan masalah sampah di Jawa Tengah. Di mana masyarakat harus memiliki kesadaran tentang memilah dan memilih sampah dari rumah.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah membentuk Satgas Sampah dan sudah direplikasi sampai tingkat kabupaten/kota. Terkait pengolahan sampah, setidaknya ada 18 kabupaten/kota yang mengolah menggunakan sistem refuse derived fuel (RDF). Pengelolaan RDF itu juga menggandeng pabrik-pabrik semen yang ada di Jawa Tengah. Selain itu juga ada pengolahan sampah menjadi energi listrik .
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto menambahkan, Gubernur Ahmad Luthfi juga telah menerbitkan surat edaran kepada Bupati dan Walikota untuk akselerasi penuntasan sampah di wilayahnya. Di dalam surat edaran tersebut salah satunya adalah dengan membentuk desa mandiri sampah serta menyiapkan peraturan desa terkait penanganan sampah.
“Jadi, ada aturan di tingkat lokal supaya tidak membuang sampah sembarangan, memilah dan memilih sampah. Lalu ada pengelolaan dari Bumdes yang mengelola sampah, ada personel dan satgas sampah tingkat desa itu juga penting untuk mendukung terbentuknya desa mandiri sampah,” imbuhnya.
Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT) Yandi Susianto mengatakan, keterlibatan CSR dari perusahaan sangat penting dalam membangun desa. Ia juga menggandeng kementerian lain dalam penilaian penghargaan CSR dan Pembangunan Desa Berkelanjutan 2026 ini.
“Perusahaan juga jangan asal memberikan CSR kemudian pergi, tapi benar-benar membangun dari desa. Kerja sama lintas kementerian juga untuk mempercepat pembangunan dari desa tersebut,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik mengatakan, kontribusi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sangat besar untuk membersihkan lingkungannya dari sampah. Sudah ada ada enam TPA yang tidak open dumping lagi seperti Grobogan, Jepara, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, dan Purworejo.
