SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penyejuk (cooling system) di tengah derasnya arus informasi yang berpotensi memicu disinformasi, hoaks, hingga ujaran kebencian.
Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu, 10 Juni 2026.
Menurutnya, MUI memiliki posisi strategis untuk menjaga suasana masyarakat tetap kondusif. Ia mengibaratkan peran MUI seperti radiator yang mampu mendinginkan mesin saat panas. Karena itu, kehadiran ulama di tengah masyarakat dinilai penting untuk menjaga suasana tetap adem.
“Masyarakat akan adem apabila ada ulama datang dalam rangka memberikan pembinaan,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan fiskal, dinamika geopolitik, hingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata dia, membutuhkan kolaborasi dengan Forkopimda, ormas, MUI, dan seluruh elemen masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri seperti Superman Kita membutuhkan super team,” kata Luthfi.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga meminta pengurus baru MUI Jawa Tengah memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi. Bahkan, ia mempersilakan kantor gubernur menjadi ruang bersama untuk membahas persoalan umat dan masyarakat.
“Saya ingin nanti pengurus yang baru menjadikan kantor gubernur sebagai kantor bersama,” katanya.
Luthfi menyampaikan, kondusivitas menjadi salah satu modal penting pembangunan Jawa Tengah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 5,89 persen, sementara angka kemiskinan turun dari 9,88 persen menjadi 9,39 persen. Capaian itu tak lepas dari dukungan dari berbagai pihak.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Marsudi Syuhud mengatakan, MUI merupakan rumah besar bagi berbagai organisasi Islam. Di tingkat pusat, MUI menghimpun puluhan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Washliyah, dan lainnya.
“MUI hadir untuk menyatukan umat, bersama-sama dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,” katanya.
Ia menilai, perbedaan pandangan antarorganisasi merupakan hal biasa. Namun, perbedaan itu perlu dikelola dalam wadah bersama agar tidak berkembang menjadi konflik.
“Betapapun berbeda organisasi, berbeda amaliah, berbeda pelaksanaan, bahkan kadang berbeda pendapat, semua masih bisa bersama dalam MUI,” ujarnya.
Musda XI MUI Jawa Tengah mengusung tema “Menjaga Moralitas Beragama, Bermasyarakat, dan Bernegara”. Forum tersebut juga menjadi agenda konsolidasi organisasi, termasuk penyusunan program dan kepengurusan MUI Jawa Tengah periode 2026–2031.
