SEMARANG — Sejumlah kebijakan dan program yang digulirkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menuai berbagai apresiasi, baik pemerintah pusat maupun akademisi.
Hal itu tersampaikan saat acara Forum Group Discussion (FGD) Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi tahun 2026 di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 25 Juni 2026.
Perencana Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Taufik Hanafi, mengakui capaian-capaian luar biasa di Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi.
Salah satu program yang ia apresiasi adalah program dokter spesialis keliling (Speling). Melalui program ini mampu memeriksa kesehatan warga dengan melibatkan para dokter spesialis. Selain itu, ia juga mengapresiasi progam-program pendidikan, sekolah vokasi, Balai Latihan Kerja (BLK), dan lainnya.
“Strategi keberlanjutan ini perlu dibagikan agar bisa direplikasi di daerah lain,” katanya.
Ia menjelaskan, Menteri PPN/Bappenas selalu menekankan terkait trisula pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan seumber daya manusia (SDM) terkait tenaga kerja.
“Kalau kami lihat apa yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah dalam kerja-kerjanya, sudah mencakup ketiganya itu secara terintegrasi,” katanya
Setali tiga uang, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Kelola Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi, mengapresiasi Jawa Tengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebab angkanya sudah di atas rata-rata nasional. Maka penting untuk menjaga keberlanjutannya.
Ia juga mengapresiasi terkait program Speling yang sudah menjangkau banyak masyarakat di desa-desa. Bahkan untuk capaian sasaran pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jateng juga tertinggi se-Indonesia.
“Speling ini sangat bagus dengan jangkauan capaian angka yang luar biasa. Program ini baru di pemerintahan Gubernur Ahmad Luthfi,” ujarnya.
Akademisi Fakultas Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (ITB), Ridwan Sutriadi, menyoroti tentang strategi Provinsi Jawa Tengah dalam kinerja pembangunan daerah. Seperti pengembangan wilayah, mitigasi atas perubahan iklim, serta perencanaan tata ruang wilayah. Ia juga mengapresisasi Jawa Tengah dalam mendukung program strategis dan program prioritas nasional.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi dalam paparannya menjelaskan beberapa capaian kinerja pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 telah mencapai 5,89% atau lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 5,61%; kemudian angka kemiskinan per September 2025 turun dari 9,58% menjadi 9,39%; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 sebesar 74,77 atau tumbuh 1,20 dibanding tahun sebelumnya (73,87); Tingkat Pengangguran terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,24% atau turun 0,09% poin dibanding Februari 2025.
Selain itu, realisasi investasi di Jawa Tengah pada 2025 mencapai Rp110,02 triliun meliputi penanaman modal asing Rp50,86 triliun, Penanaman Modal Dalam Negeri Rp37,64 triliun, serta Rp21,52 triliun untuk UMK. Dari jumlah tersebut terdapat 105.078 proyek dan menyerap 418.138 tenaga kerja.
“Investasi untuk triwulan I-2026 ini sudah terealisasi Rp23,02 triliun dan mampu menyerap 92.000 tenaga kerja,” jelas Ahmad Luthfi.
Di samping itu, pencapaian program strategis nasional di Jawa Tengah meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan realisasi penerima manfaat lebih dari 9 juta orang. Untuk program 3 Juta Rumah, realisasinya meliputi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 20.253 unit tahun 2025 dan FLPP tahun 2026 sebanyak 3.844 unit.
Selanjutnya, ada program Sekolah Rakyat yang sudah terealisasi 14 titik dengan jumlah 1.275 siswa, kemudian Sekolah Garuda ada enam titik. Sementara untuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sudah menjangkau 9,5 juta orang atau tertinggi nasional. Berikutnya ada 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah terbentuk. Dari jumlah itu, sebanyak 6.271 unit telah operasional.
“Speling ini kami kolaborasi dengan kabupaten/kota serta seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah daerah maupun swasta. Antusias masyarakat luar biasa. Program ini juga kami gandengkan dengan gerakan pangan murah,” katanya.
