TEGAL — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Pelabuhan Jongor, Kota Tegal, Senin (22/6/2026). Gubernur berdialog langsung dengan nelayan dan pengelola SPBUN terkait layanan BBM, perizinan hingga persoalan pendangkalan pelabuhan. Ia mamastikan operasional layanan tersebut guna memudahkan nelayan mendapatkan bahan bakar.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah Riswanto mengapresiasi kehadiran Guberbur Jateng. SPBUN tersebut sempat berhenti beroperasi selama sekitar tiga bulan karena persoalan sertifikasi. “Pak Gubernur mendesak ke pemerintah pusat agar SPBUN ini bisa beroperasi meskipun masih transisi sifatnya,” kata Riswanto.
Menurutnya, kendala yang masih dihadapi adalah proses aktivasi Online Single Submission (OSS) di Kementerian energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, salah satu syarat operasional SPBUN adalah sertifikat standar.
Melalui dukungan Pemprov Jawa Tengah dan rekomendasi Pemerintah Kota Tegal, Pertamina memperbolehkan SPBUN itu kembali beroperasi hingga Oktober 2026. Namun, pengelola tetap diminta segera menyelesaikan sertifikat standar tersebut.
Selain persoalan operasional SPBUN, nelayan juga menyampaikan keluhan terkait pendangkalan di sejumlah alur, yakni Sungai Kaligung atau Kalibacin, Kali Kemiri dan Kali Sibelis. Titik-titik tersebut berada di luar kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara.
Dalam kesempatan dialog tersebut, Ahmad Luthfi meminta seluruh pihak terkait agar mengawal penyelesaiannya agar tidak menghambat aktivitas nelayan. Ia menegaskan seluruh proses harus berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
“Harus clear. Kita tidak mau akses yang dibutuhkan nelayan ini terganggu. Izinnya harus dipenuhi sesuai standar,” tegasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi mengatakan kolam pelabuhan saat ini menghadapi keterbatasan daya tampung. Terdapat sekitar 1.200 kapal aktif, sementara kapasitas kolam hanya mampu menampung sekitar 600 kapal.
Persoalan lain adalah keberadaan sekitar 18 bangkai kapal yang terbakar beberapa waktu lalu belum seluruhnya terangkat. Tahun ini, Pemprov Jawa Tengah menganggarkan sekitar Rp150 juta untuk penarikan lima kapal. Sisanya akan ditangani secara bertahap pada tahun berikutnya.
“Harapannya dengan penarikan bangkai kapal ini bisa terurai dan meningkatkan kapasitas kolam pelabuhan,” kata Endi Faiz.
Pemprov Jawa Tengah akan terus mengawal penanganan persoalan nelayan, mulai dari operasional SPBUN, pendangkalan alur, hingga penataan kolam pelabuhan.
Dialog tersebut juga membahas rencana pengembangan kawasan pelabuhan ke depan, termasuk penataan kolam pelabuhan dan peningkatan kapasitas layanan. Pengembangan itu akan dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
