SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat ketersediaan beras di wilayahnya hingga Agustus 2026 mencapai 4.348.101 ton, sementara kebutuhan sebesar 2.809.248 ton, sehingga terdapat surplus 1.538.853 ton.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta kepada dinas terkait agar persediaan beras tersebut bisa terdistribusi secara lancar hingga konsumen.
Sebab, berdasarkan hasil pemantauan harga pada 2–6 September 2026 menunjukkan terjadi kenaikan harga beras di tingkat pengecer.
Karenanya, Luthfi menginstruksikan kepada Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) dan Bulog setempat untuk memperbanyak gerakan pangan murah dan intervensi pasar.
“Stok kita masih ada. Untuk antisipasi kenaikan harga beras, siapkan Satgas dan lakukan dengan cara yang sebelumnya seperti gerakan pangan murah, penyaluran bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, dan memperbanyak kios pangan murah,” kata Luthfi saat menerima audiensi dengan Pimpinan Bulog Jawa Tengah dan Kepala Dishanpan Jawa Tengah di Semarang pada, Selasa, 8 September 2026.
Pantauan di sejumlah pasar sudah dilakukan di Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Kota Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, dan Pasar Jungke Karanganyar. Hasil pantauan menunjukkan terjadi kenaikan harga beras rata-rata sebesar 2,5%.
Di antaranya beras medium non-SPHP, harga naik 0,74% sampai 11,11% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan harga sekitar Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Beras premium naik 0,67% sampai 14,09% di atas HET, dengan harga sekitar Rp15.000 sampai Rp17.000 per kilogram. Beras SPHP, harganya relatif stabil, yaitu sekitar Rp60.000 sampai Rp62.000 per kemasan 5 kilogram.
Faktor pemicu kenaikan harga beras diduga karena harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani rata-rata Rp7.300 per kilogram, sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan rata-rata Rp8.666 per kilogram. Ditengarai distributor, sub-distributor, grosir, agen, hingga pengecer menahan penjualan karena tidak mau mengalami kerugian, akibat kenaikan harga GKP dan terhimpit dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah.
“Jangan sampai kenaikan harga beras menyulitkan masyarakat dan memicu inflasi. Segera lakukan intervensi, koordinasi dengan Bulog,” tegas Luthfi.
Kepala Dishanpan Jawa Tengah, Widi Hartanto menambahkan, pemantauan harga pasar terus dilakukan dengan dinas terkait. Operasi pasar juga teruss dilakukan untuk menjaga distribusi dan pergerakan beras. Salah satunya dengan memberikan bantuan pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
“GPM saat ini sudah 1.083 kali dengan omzet Rp24,9 miliar,” ujar Widi.
Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah, Gandi Prarista mengatakan, penyaluran beras SPHP di wilayahnya sudah 100 persen. Penyerapan beras juga sudah 100 persen dari target. Untuk antisipasi elnino, ada tambahan target dari Bulog pusat untuk penyaluran 90 ribuan bantuan pangan selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.
“Secara umum ketersediaan beras masih cukup. Stok Bulog Jateng ada sekitar 300 ribu ton, dikurangi bantuan pangan itu maka akhir tahun masih ada 200 ribu ton, ini untuk beras medium. Masih ada untuk beras premium,” ujarnya.
