SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mendorong masyarakat desa mengambil peran lebih besar sebagai pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan saat acara Penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Papdesi) di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu 27 Juni 2026.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara DPD Papdesi dengan sejumlah kementerian/lembaga untuk memperkuat kolaborasi BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Luthfi, BUMDes dan KDMP memiliki peran strategis dalam membangun rantai pasok Program MBG, mulai dari menghimpun hasil petani, peternak, dan nelayan, memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas, hingga menyalurkannya ke SPPG.
“Saya sangat mendukung MoU yang kita laksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat,” katanya.
Pemprov Jateng juga mendorong BUMDes tidak hanya menjadi pemasok bahan pangan, tetapi mampu menjadi pengelola SPPG. Dengan begitu, rantai pasok dari hulu hingga hilir dapat dikelola desa dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Selain itu, operasional dapur SPPG diarahkan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, salah satunya Compressed Natural Gas (CNG), agar pelaksanaan Program MBG lebih efisien dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, penerima manfaat Program MBG di Jawa Tengah mencapai lebih dari 9 juta orang yang dilayani 4.382 SPPG. Jateng juga memiliki lebih dari 8.500 KDMP yang menjadi modal kelembagaan untuk memperkuat ekosistem MBG.
Luthfi menambahkan, Pemprov Jateng juga siap menerika masukan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Program MBG di desa. Menurutnya, kearifan lokal dan produk unggulan desa harus menjadi prioritas agar program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberdayakan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, SPPG perlu memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di desa. Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih disiapkan sebagai infrastruktur ekonomi desa, bukan sekadar tempat berjualan.
“SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersedia,” ujar Zulkifli.
Ketua DPP Papdesi, Wargiyati mengatakan, sinergi Koperasi Desa, BUMDes, dan SPPG diharapkan membuat perekonomian desa lebih bergerak.
“Kami berharap Koperasi Desa dan BUMDes dapat bersinergi sebagai pemasok bahan pangan dari potensi desa masing-masing untuk mendukung Program MBG. Dengan begitu, perekonomian desa berputar dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” kata Wargiyati.
Acara ini juga dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta, Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shoffwan, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang.
