SURAKARTA – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id memperkuat komitmen dalam mendukung perlindungan dan layanan kesehatan sivitas akademika melalui sinergi dengan BPJS Kesehatan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional dan Kuliah Tamu yang menghadirkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI Dr dr Prihati Pujowaskito Sp.JP (K) FIHA M.M.R.S di Gedung Induk Siti Walidah UMS, Sabtu (26/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Milad ke-68 UMS sekaligus Milad ke-1 Rumah Sakit AR Fachruddin sebagai rumah sakit pendidikan UMS. Seminar nasional diikuti oleh mahasiswa dan sivitas akademika, khususnya dari rumpun kesehatan, serta dihadiri jajaran pengelola rumah sakit Muhammadiyah dan ’Aisyiyah dan sejumlah perwakilan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU).
Direktur Rumah Sakit AR Fachruddin Prof dr Dr Em Sutrisna M.Kes dalam laporannya menyampaikan, seminar nasional tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi UMS dengan BPJS Kesehatan sekaligus memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan nasional.
Ia menjelaskan, UMS memiliki komitmen untuk memastikan seluruh mahasiswa memperoleh perlindungan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan. Komitmen tersebut diperkuat melalui kebijakan rektor UMS yang mencakup kepastian mahasiswa memiliki BPJS Kesehatan, memastikan status kepesertaannya aktif, serta memfasilitasi pendaftaran bagi mahasiswa yang belum memiliki BPJS Kesehatan.
“Pak rektor telah mengeluarkan SK yang tadi menjamin tiga tadi, memastikan mahasiswa itu punya BPJS, BPJS-nya aktif, dan sekaligus mahasiswa yang belum punya BPJS didaftarkan oleh UMS,” jelasnya.
Setiap tahun, UMS juga menyetorkan data mahasiswa baru kepada BPJS Kesehatan untuk dilakukan pengecekan kepesertaan. Mahasiswa yang belum memiliki BPJS Kesehatan selanjutnya difasilitasi untuk melakukan pendaftaran secara kolektif oleh UMS.
Selain itu, UMS mengimbau mahasiswa yang memiliki fasilitas kesehatan tingkat pertama di luar wilayah Jawa Tengah atau Pulau Jawa untuk mempertimbangkan pemindahan fasilitas kesehatan ke wilayah Surakarta. Hal tersebut dilakukan agar mahasiswa lebih mudah memperoleh akses layanan kesehatan selama menjalani studi di UMS.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor UMS Prof Dr Harun Joko Prayitno M.Hum menegaskan, bahwa Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah memberikan perhatian serius terhadap dua bidang utama, yakni kesehatan dan pendidikan.
“Keduanya dipandang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan, dan itulah keduanya yang menjadi roh dakwah Muhammadiyah dan ’Aisyiyah,” ungkapnya.
Ia berharap kehadiran Direktur Utama BPJS Kesehatan dapat memberikan wawasan baru bagi civitas academica UMS mengenai perkembangan sistem jaminan kesehatan nasional.
“Mohon berkenan memberikan insight baru, penyegaran baru. Prinsip UMS tadi sudah dilaporkan komit, sangat komit terhadap peran serta kontribusi dari lebih dari 40.000 mahasiswa UMS itu untuk menjadi bagian dari warga BPJS di wilayahnya,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI Dr dr Prihati Pujowaskito Sp.JP (K) FIHA M.M.R.S dalam pemaparannya menjelaskan mengenai perkembangan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta tantangan keberlanjutan pembiayaan kesehatan di Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa ekosistem JKN melibatkan berbagai unsur dalam konsep pentahelix, yakni pemerintah, peserta, pelaku usaha, akademisi atau pakar, serta media massa. Kolaborasi antarpihak dinilai penting untuk memperkuat pelaksanaan program JKN.
“Di hadapan saya ini kita adalah komponen pentahelix ekosistem JKN, yakni pemerintah, peserta, pelaku usaha, akademisi para pakar, termasuk media massa yang secara bersama-sama berkolaborasi melaksanakan program JKN ini,” jelasnya.
Menurutnya, BPJS Kesehatan saat ini telah memiliki sekitar 285 juta peserta dengan tingkat kepesertaan mencapai sekitar 98 persen. Namun, ia menekankan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan peserta tersebut memiliki status kepesertaan yang aktif.
Pujowaskito juga menyoroti pentingnya perubahan orientasi pelayanan kesehatan dari pendekatan berbasis volume menuju pendekatan berbasis nilai atau value-based. Menurutnya, pelayanan kesehatan perlu semakin berorientasi pada hasil pelayanan atau outcome dengan penggunaan biaya yang lebih efisien.
“Value itu enggak susah, berbanding lurus dengan outcome, berbanding terbalik dengan biaya. Kalau bisa sembuh dengan biaya lebih efisien, apa salahnya?” ujarnya.
Ia juga menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi sistem jaminan kesehatan, antara lain inflasi medis, pertumbuhan penduduk, perubahan pola penyakit, meningkatnya harapan hidup, serta peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan.
Dalam konteks UMS, Prihati mengapresiasi komitmen universitas dalam memastikan mahasiswa memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif. Ia mendorong agar mahasiswa baru UMS yang belum memiliki kepesertaan BPJS dapat segera didaftarkan dan diaktifkan.
“Saya setuju, pak direktur rumah sakit, pak rektor, setiap mahasiswa yang mendaftar UMS, tolong BPJS-nya aktifkan,” ungkapnya.
Menurutnya, mahasiswa sebagai kelompok usia produktif juga perlu mendapatkan perlindungan kesehatan secara berkelanjutan. Kepesertaan yang aktif dinilai penting agar mahasiswa dapat mengakses layanan kesehatan ketika membutuhkan.
Seminar nasional tersebut sekaligus menjadi ruang diskusi bagi civitas academica UMS dan pengelola rumah sakit Muhammadiyah dan ’Aisyiyah untuk memperoleh pemahaman mengenai regulasi, pembiayaan, pelayanan, serta arah pengembangan JKN di Indonesia.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan MPKU PP Muhammadiyah, MPKU wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta para direktur Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Jawa Tengah.
