Categories: IndeksPendidikan

Sidang Terbuka UMS: Sudiyo Widodo dan Mustofa Ali Fahmi Resmi Raih Gelar Doktor

Sudiyo Widodo dan Mustofa Ali Fahmi dikukuhkan sebagai doktor
melalui Sidang Terbuka Promosi dan Pengukuhan Doktor Program Studi Doktor Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP), Rabu (28/1/2026). Foto: Ist.

SOLO – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) kembali melahirkan doktor-doktor baru. Promovendus Sudiyo Widodo dan Mustofa Ali Fahmi dikukuhkan sebagai doktor melalui Sidang Terbuka Promosi dan Pengukuhan Doktor Program Studi Doktor Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP), Rabu (28/1/2026).

Sidang terbuka digelar di Gedung Auditorium Mohammad Djazman dan dipimpin Rektor UMS Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.

Promovendus Sudiyo Widodo memaparkan hasil disertasi yang berjudul Demokrasi Pancasila Melalui Pendidikan Politik Warga Negara. Penelitian mengkritisi sistem pendidikan politik di Indonesia yang dinilai belum maksimal (kontemporer) secara pelaksanaan dan implementasi, sehingga kurangnya pemahaman warga negara terhadap politik.

“Dalam realitas kita bisa menemukan berbagai hal, antara lain ada masih banyak warga negara yang belum melek politik. Selain itu juga demokrasi hanya sebagai sebuah legitimasi transaksional,” kata Sudiyo Widodo.

Foto bersama para promotor, co-promotor dan promovendus pada Sidang Terbuka Promosi dan Pengukuhan Doktor Program Studi Doktor Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP), Rabu (28/1/2026). Foto: Ist.

Menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya, Sudiyo menuturkan sebuah negara memiliki kewajiban dalam menjamin akses pendidikan berkualitas terhadap rakyatnya dan partai politik diberikan kewenangan dalam memberikan pendidikan politik warga negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersifat demokrasi.

Dalam disertasinya, dia menawarkan lima konsep pendidikan politik yang dapat diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia, antara lain adalah Model Pendidikan Politik Berbasis Komunitas, Model Pendidikan Politik Inklusif dan Beragam, Model Pendidikan Politik Berbasis Teknologi dan Digita, Model Pendidikan Politik Terintegrasi dalam Kurikulum, dan Model Pendidikan Politik Berkelanjutan dan Evaluatif.

Melalui pendidikan politik warga negara secara berkelanjutan dan evaluatif, Sudiyo menambahkan dapat memberikan bekal bagi rakyat untuk bertindak berdasarkan pengetahuan dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan negara dan bangsa.

“Konsep model pendidikan politik yang tidak hanya tahu tentang politik, tetapi memiliki kompetensi untuk berpartisipasi secara rasional dan tanggung jawab untuk mengevaluasi sistem yang berjalan,” ungkapnya.

Sedangkan Mustofa Ali Fahmi mengangkat disertasi Gagasan Model Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Melalui Restorative Justice. Dia memperkenalkan model Restorative Justice dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran pemilu.

Model Restorative Justice menekankan perbaikan yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga mengutamakan pemulihan korban dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian masalah.

Mustofa menegaskan, melalui model tersebut pelaku dapat mendapatkan efek jera atas perbuatannya dan mengakui dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat luas. Menurutnya, penerapan model tersebut memerlukan program edukasi publik dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Doktor tersebut berharap, pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu dapat berkurang di masa depan.

“Harapannya, ke depan para terpidana kasus tindak pidana pemilu dapat diminimalkan, Mustofa Ali Fahmi.

Rektor UMS Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum menyampaikan harapan atas keberhasilan gelar yang telah diraih oleh para promovendus.

“Jadilah doktor yang mampu memberikan kemanfaatan dan jadilah dokter yang bukan hanya semata-mata pembebasan dari kuliah di kelas, pembebasan dari urusan disertasi. Tolong ditingkatkan menjadi doktor yang humanisasi dan transendensi,” tuturnya.

Selaras dalam transendensi Rektor UMS, Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum., selaku promotor mengungkapkan integrasi antara ilmu hukum dan nilai-nilai transendensi menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem hukum yang berkedaulatan.

“Karena itu visi kami di program doktor itu adalah menciptakan doktor yang memang punya wawasan hukum yang berbasis pada transendensi, yaitu pada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kearifan lokal, dan nilai-nilai agama,” ujarnya.

Indospektrum

Recent Posts

Kapolda Jateng Kunjungi Kudus: Bangun Fasilitas Publik hingga Tinjau Program Gizi

KUDUS - Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo memperkuat transformasi pelayanan dan pendidikan…

8 menit ago

Wujudkan Pemerataan Pendidikan, Ahmad Luthfi Targetkan Hapus Daerah Blank Spot di Jateng

TEMANGGUNG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginginkan adanya pemerataan pendidikan untuk warganya yang tinggal…

25 menit ago

Bulog Serap 3,01 Juta Ton Beras, Capai 75 Persen Target Nasional 2026

SOLO – Perum Bulog kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah…

2 jam ago

Wagub Taj Yasin Dorong Sinergi Pengusaha dan Buruh Jaga Iklim Investasi Jateng

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mendorong kebersamaan pengusaha dan serikat pekerja…

3 jam ago

FKI UMS Jalin Kerja Sama dengan Yuan Ze University dan NDHU Taiwan untuk Perkuat Jejaring Global

SOLO - Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta (FKI UMS) ums.ac.id melaksanakan kunjungan kerja…

3 jam ago

Ahmad Luthfi Minta Perbankan Daerah Jadi Benteng UMKM dari Jeratan Pinjol

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) memperkuat peran dalam…

4 jam ago

This website uses cookies.